Prosedur Sertifikasi Halal MUI

2021-03-03 13:35:05

Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya di Indonesia, kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang perlu dilewati perusahaan dalam proses sertifikasi halal produk:




Penjelasan persiapan sertifikasi dan pendaftaran sertifikasi adalah sebagai berikut:


1. Memahami Kriteria Sistem Jaminan Halal

Perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) yang termuat dalam HAS 23000. Penjelasan singkat mengenai kriteria SJH sesuai HAS 23000 dapat dilihat di sini. LPPOM MUI menyediakan buku seri HAS 23000 untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sertifikasi halal. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik  yang dapat dipesan di sini. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan terkait SJH.


2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal dan Menyiapkan Dokumen Pendaftaran

Setelah memahami kriteria sistem jaminan halal, perusahaan harus menerapkan SJH sebelum mendaftarkan produknya, seperti membuat manual SJH, menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikannya ke semua pemangku kepentingan, menetapkan Tim Manajemen Halal, memberikan pelatihan ke semua karyawan, menyiapkan prosedur terkait SJH, melaksanakan audit internal SJH dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH. 


Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: 

a. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH.

b. Diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi. Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak perlu seluruh produk.

c. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya.

d. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis, 

e. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder

f. Bukti pelaksanaan pelatihan 

g. Bukti pelaksanaan audit internal 

h. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari kelurahan

i. Sertifikat Food Safety dari Lembaga yang terakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang memiliki MLA atau MRA dengan KAN/HACCP Plan bagi yang belum terakreditasi (Khusus untuk klien yang produknya akan diekspor ke Uni Arab Emirates)

j. Data fasilitas, sebagai berikut:

k. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk

l. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis.

m. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.

*Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:

n. Nama penyembelih.

o. Metode peyembelihan (Manual or Mechanical)

p. Metode stunning (Mechanical/Electrical/ tidak ada Stunning)


3. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke BPJPH untuk memperoleh surat pengantar yang nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Informasi terkait pendaftaran di BPJPH dapat ditemukan www.halal.go.id


Pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI dapat dilakukan secara paralel dengan pendaftaran ke BPJPH. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Panduan tata cara dan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dapat dilihat di sini


Jakarta Sekretariat LPPOM MUI

Bogor Global Halal Centre

-->