Transformasi Sertifikat Halal MUI menjadi Ketetapan Halal MUI

2021-02-17 10:25:32

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah efektif diterapkan pada 17 Oktober 2019 lalu. Indonesia patut berbangga diri dengan adanya UU JPH ini, karena UU ini merupakan yang pertama di dunia. Diharapkan dengan adanya UU JPH ini, masyarakat khususnya muslim dan umumnya masyarakat Indonesia dapat terjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsinya.

 

(Baca juga : InilahSejarah Perundang-undangan Pelayanan Sertifikasi Halal di Indonesia)


Dengan adanya UU JPH ini sekaligus mengawali perubahan proses sertifikasi halal di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang telah melakukan sertifikasi halal selama 31 tahun mengalami transformasi perannya dalam sertifikasi halal.

 

Dalam UU JPH tersebut, setidaknya ada 3 (tiga pihak) yang berperan serta dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Di antaranya : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku regulator, MUI sebagai pemberi fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang bertugas memeriksa kehalalan produk.

 

LPPOM MUI bertransformasi menjadi salah satu dan satu-satunya LPH saat ini yang telah berdiri selama 31 tahun. Selain peran MUI dan LPPOM MUI yang bertransformasi, juga sertifikat halal MUI yang berubah menjadi Ketetapan Halal MUI.

 

(Baca juga : LPPOM MUI Siap Menjalankan Amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)

 

Ketetapan Halal MUI yang dikeluarkan oleh MUI merupakan Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, melalui keputusan sidang Komisi Fatwa, yang menyatakan kehalalan suatu produk, berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

 

Ketetapan Halal MUI ini dikeluarkan untuk produk yang telah difatwakan mulai pada Januari 2020. Dan mempunyai kekuatan hukum seperti Sertifikat Halal MUI yang sebelumnya dikeluarkan. Di antaranya: dapat dijadikan persyaratan dalam pengajuan label halal yang diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), persyaratan administratif untuk ekspor ke luar negeri, bahkan untuk negara-negara Uni Emirat Arab (UAE). Karena LPPOM MUI telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dan akreditasi dari Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standard UAE.S 2055-2.2016. (YS)

 

(Baca juga : LPPOM MUI menjadi LSH Pertama di Indonesia yang diakui oleh ESMA)

 

Artikel Terbaru Lainnya

INDEX ARTIKEL

Jakarta Sekretariat LPPOM MUI

Bogor Global Halal Centre

-->