Oleh: Muti Arintawati (Direktur Utama LPPOM MUI)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kelompok yang menempati urutan terbesar dari jumlah usaha dan industri yang ada di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di 2021 menunjukkan jumlahnya yang mencapai 64,2 juta dengan kontribusi 61,07 persen Produk Domestik Bruto. Besarnya kontribusi UMK menunjukkan besarnya potensi memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi melanda.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bahwa kelompok usaha ini tidak lepas dari kewajiban bersertifikat halal. UMK bahkan mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal gratis, sesuai Pasal 81, ayat 1 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Proses pemeriksaan/pengujian kehalalan UMK dapat melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti mekanisme sertifikasi halal secara umum maupun melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha dengan pendampingan proses produk halal (PPH) bagi yang memenuhi persyaratan. Hal ini diatur dalam Pasal 79 PP No. 39/2021 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Jumlah pelaku UMK yang tinggi dan sokongan regulasi halal yang kuat merupakan perpaduan harmonis yang mampu mendorong produk halal menghela ekonomi Indonesia menghadapi pertumbuhan stagnan di masa Pagebluk. Meski begitu, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi sebelum harapan ini terwujud.

Tantangan Pemerintah

Informasi kewajiban sertifikasi halal belum merata dipahami oleh pelaku UMK. Apalagi fasilitasi gratis sering membuat pelaku UMK ikut dengan komitmen sekadarnya, bahkan tidak sedikit yang menolak ikut meski sudah didaftarkan. Sertifikat menjadi hanya sekadar kertas pajangan tanpa dilandasi tanggung jawab menjaga kehalalan produk selama empat tahun masa berlakunya sertifikat halal. Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan ditantang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi lebih gencar agar menjangkau seluruh pelaku UMK.

Tantangan berikutnya adalah persiapan halal supply chain. Produk halal hanya dapat dihasilkan jika tersedia bahan halal dan fasilitas produksi yang bebas dari cemaran bahan haram dan najis. Kehalalan bahan yang dihasilkan di hulu akan menentukan kehalalan produk yang dihasilkan UMK, yang umumnya terdapat dihilir. Setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi prioritas agar UMK dapat dengan mudah menghasilkan produk halal.

Pertama, prioritas sertifikasi halal bahan-bahan terkategori kritis yang luas digunakan di kalangan UMK, seperti produk hewan sembelihan. Namun, jumlah rumah/tempat potong hewan/unggas (RPH/TPH/RPU/TPU) yang sudah bersertifikat halal masih rendah, hanya 14,5% dari total 1.329 RPH/TPH di seluruh Indonesia (kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Pusat Kajian Sains Halal IPB University di Desember 2021). Data RPU/TPU tersertifikasi halal kemungkin besar lebih rendah lagi karena pemotongan ungah hanya memerlukan luas yang kecil, dari lingkungan perumahan sampai pasar.

Rendahnya hasil sembelihan hewan yang belum bersertifikat halal tentunya menyulitkan ketertelusuran kehalalan bahan yang digunakan UMK. Ini memerlukan audit ke tempat penyembelihan sehingga memperpanjang proses sertifikasi dan juga menambah biaya. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian sangat penting untuk menggerakkan sertifikasi halal fasilitas pemotongan hewan di tiap daerah.

Ada juga produk hulu lain seperti gula, minyak, terigu, saus, tepung, dan perisa yang sangat luas digunakan UMK. Namun, bahan ini umumnya dihasilkan industri-industri besar dan saat ini sudah banyak yang disertifikasi selama 33 tahun LPPOM MUI berkiprah, sehingga UMK relatif mudah memperoleh bahan halal.

Tantangan kedua terkait pengawasan rantai distribusi daging. Hal ini sangat penting mengingat masih banyaknya kasus oplosan daging sapi dengan daging celeng, terutama menjelang Ramadhan. Distribusi daging oplosan umumnya tidak masuk ke jalur distribusi resmi, tapi masuk langsung ke pelaku usaha UMK seperti pedagang kaki lima, warung, dan katering. Pengawasan seharunya lebih baik dengan penegakan hukum yang tegas, untuk mengurungkan niat pelaku pengoplosan.

Ketiga, pengaturan penjualan produk bahan tambahan yang dikemas ulang. Umumnya, kemasan ini tidak lagi mencantumkan nama produk dan produsen bahan baku asal pada kemasannya. Produk semacam ini muncul kaarena kemasan standar umunya terlalu banyak volumenya dan relative mahal, sehingga pedagang eceran atau distributor mengemas ulang dalam kemasan-kemasan kecil. Dokumen sertifikat halal jarang disediakan pedagang atau distributor karena pembelian UMK hanya dalam jumlah kecil. Perlu breakthrough untuk memecahkan masalah ini, sehingga proses audit tidak terhambat.

Keempat, mendorong sertifikasi jasa pengolahan produk berbahan hewani, khususnya fasilitas penggilingan daging. Pada umumnya pemilik fasilitas hanya memberi jasa penggilingan daging, sedangkan daging dibawa sendiri oleh masing-masing pelanggan tanpa ada usaha penyedia jasa gilingan untuk memastikan kehalalan daging tersebut. Tidak ada jaminan daging haram tidak akan menyusup diantara daging-daging yang digiling di satu fasilitas yang sama? Berapa banyak UMK pengguna jasa penggilingan daging yang akan tercemar produknya jika titik kritis di sini tidak dipastikan kehalalannya? Perlu penyuluhan dan gerakan sertifikasi jasa penggilingan daging untuk memenuhi kebutuhan daging giling halal. Pemerintah daerah kabupaten/kota bisa punya peran besar mewujudkan hal ini.

Tantangan di Sisi Pemeriksa Halal

Dalam proses sertifikasi halal UMK, pemeriksaan dilakukan oleh auditor LPH atau pendamping PPH untuk jalur self-declare. Pada hakekatnya keduanya memiliki tugas yang sama yaitu melakukan audit. Dalam terminologi MUI, auditor adalah wakil dan saksi ulama. Auditor menjadi wakil dan saksi ulama untuk memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksi halal telah memenuhi persyaratan kehalalan, fasilitas produksi yang digunakan bebas dari cemaran bahan haram dan najis serta memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajibannya dan mengetahui cara untuk menjaga kesinambungan produksi halal setelah sertifikat halal diperoleh.

Kesalahan yang dilakukan oleh auditor dalam memahami fakta dan data yang ditemukan akan menghasilkan kesimpulan hasil audit yang salah, sehingga Komisi Fatwa MUI akan menetapkan fatwa berdasarkan data yang salah. Tentunya, hal ini akan menghasilkan sertifikat halal yang tidak valid. Efek domino yang merugikan konsumen muslim harus dipertanggungjawabkan dihadapann hukum dan di akhirat kelak.

Oleh karena itu, LPH dan Lembaga Pendamping PPH memiliki tantangan besar untuk memberikan jaminan bahwa auditor dan pendamping PPH di bawah lembaganya memiliki kompetensi yang cukup. Kompetensi yang harus dimiliki setidaknya mencakup pengetahuan tentang fatwa-fatwa halal yang mendasari standar sertifikasi halal, pengetahuan tentang titik kritis keharaman bahan dan cara membuktikan kehalalannya, keterampilan mengumpulkan data dan informasi serta yang tidak kalah penting adalah attitude untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam melakukan pekerjaannya.

Lembaga harus memiliki program yang secara terus-menerus dapat memastikan bahwa auditor dan pendamping PPH memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan dapat terus memeliharanya. Kompetensi auditor menjadi syarat yang tidak dapat ditawar lagi. Validitas hasil audit harus didasari kemampuan auditor menganalisa data dan fakta tidak bisa hanya berdasarkan asumsi dan prasangka baik.

UMK Tak Perlu Khawatir tentang Biaya Sertifikasi Halal

Selama ini fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMK sudah berjalan, di mana sumber dana dapat berasal dari kementerian dan instasi pemerinah di berbagai tingkatan, juga sumber-sumber dana dari pihak swasta maupun organisasi masyarakat.

Pada 2020 BPJPH bekerjasama dengan LPPOM MUI untuk sertifikasi 3.251 UMK, dan pada 2021 BPJPH meluncurkan program sertifikasi halal gratis SEHATI 2021 bekerjasama dengan tiga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu LPPOM MUI, Sucofindo dan Surveyor Indonesia mensertifikasi 2.563 UMK.

Selain kerjasama dengan LPH, pada 2021 BPJPH juga meluncurkan program sertifikasi UMK melalui self-declare dengan target 15.000 UMK. Untuk mendukung hal ini, BPJPH menyiapkan 2.795 pendamping PPH bagi UMK yang sudah dan sedang dilatih. Mereka adalah peserta yang sudah dan sedang mengikuti pelatihan pendamping PPH yang dilaksanakan oleh BPJPH bekerja sama dengan ormas keagamaan dan perguruan tinggi.

Menilik data jumlah UMK yang telah bersertifikat halal melalui program fasilitasi BPJPH dalam dua tahun terakhir ditambah jumlah UMK di luar program fasilitasi BPJH yang tercatat di LPPOM MUI sebanyak 4.807 di tahun 2020 dan 6.663 di tahun 2021, maka target yang harus dikejar untuk memenuhi batas akhir penahapan di 2024 untuk produk makanan minuman masih jauh.

Dengan dimulainya program sertifikasi gratis untuk UMK tentunya diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi UMK. Hambatan biaya yang selama ini dianggap menjadi kendala utama dalam sertifikasi halal UMK dapat tertanggulangi. Namun, percepatan sertifikasi halal UMK tidak hanya ditentukan faktor biaya.

Kesungguhan pelaku usaha dan penyediaan infrastruktur halal oleh pemerintah akan menjadi faktor penentu utama kesuksesan proses sertifikasi halal. Jika seluruh tantangan ini dapat dilalui dengan baik, maka umat Islam mendapatkan keteteraman dari melimpahnya produk halal. Selain itu, pelaku UMK halal dapat menjadi lokomotif ekonomi Indonesia, bahkan berpotensi menguasai industri halal global. (*)

*Tulisan ini telah dirilis dalam Koran Kontan pada Sabtu, 15 Januari 2021.

Produk obat halal merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam rangka mendukung kajian reformasi sistem Kesehatan nasional, BPK RI mengadakan diskusi dengan tema “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional untuk Meningkatkan Ketangguhan Bangsa” beberapa waktu lalu yang digelar secara virtual.

Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan registrasi dan pengawasan produk obat halal, serta upaya penindakan dan/atau penegakan hukum, perolehan data terbaru terkait hasil pengawasan produk obat halal serta upaya penindakan dan/atau pemidaan hukum serta perumusan rekomendasi kebijakan dan strateginya di tingkat makro, meso, maupun mikro dalam upaya mereformasi sistem kesehatan nasional pada aspek kemandirian obat.

Hadir sebagai narasumber, Dr. H.A. Umar, MA, sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH; Dr. H. Mastuki, M.Ag, sebagai Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH; dan Ir. Hj. Muti Arintawati, MSi, sebagai Direktur Utama LPPOM MUI.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada Pasal 4 menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam Pasal 1 pada UU yang sama menyebutkan produk yang dimaksud tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyebutkan ada penahapan wajib sertifikasi halal, khususnya obat. Untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan, penahapan kewajibannya berlaku dari 17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026, kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas sampai dengan 17 Oktober 2029, serta obat keras dikecualikan psikotropika sampai dengan 17 Oktober 2034.

Sementara itu, Muti dalam pemaparannya menjelaskan, titik kritis obat di mana ada peluang produk berstatus tidak halal diantaranya terdapat pada material, proses, fasilitas. Titik kritis pada material obat bisa terdapat pada bahan aktif, eksipien, bahan penolong, cleaning agent, dan media validasi hasil pencucian. Titik kritis ini harus diverifikasi dan dinilai pemenuhannya terhadap standar Sertifikasi. Untuk penjelasan secara lebih detail, LPPOM MUI telah mengeluarkan buku standar jaminan halal HAS 23202 tentang pengetahuan titik kritis kehalalan bahan obat.

Adapun sertifikasi halal produk obat periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan berturut-turut. Mulai tahun 2017 sampai dengan 2021, jumlah produk obat yang disertifikasi halal antara lain 569, 2.86, 11.862, 4.631, dan 6.776 produk di tahun 2021.

Khusus di tahun 2021, kelompok produk herbal terdapat 2.716 produk bersertifikat halal, kelompok produk suplemen dan supplement ingredients sejumlah 1.091 produk dan untuk kelompok produk obat dan vaksin berjumlah 2.696 produk.

Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam hal Sertifikasi halal obat, dari sisi konsumen masih banyak konsumen yang beranggapan bahwa obat termasuk wilayah darurat sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal untuk obat sehingga tidak mendorong perusahaan farmasi untuk mensertifikasi halal produknya. Sementara dari sisi produsen, mencari alternatif bahan halal menjadi tantangan tersendiri, selain juga pemisahan fasilitas, adanya bahan baru yang memerlukan fatwa MUI, dan juga regulasi.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, LPPOM MUI memberikan rekomendasi antara lain meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang regulasi JPH ke seluruh stakeholder, memberi waktu dalam penerapan persyaratan wajib sertifikasi halal untuk bahan obat yang tidak termasuk positive list, paralel dengan proses sertifikasi bahan-bahan obat, serta mendorong pengembangan obat yang sudah menggunakan bahan halal dari awal riset. (NAD)

Sertifikasi halal makanan kucing, tak lain, merupakan salah satu upaya preventif untuk menghindari umat muslim bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan.

Beberapa waktu lalu, salah satu produk makanan kucing asal Malaysia mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Setelah melakukan penelusuran, ajuan ini pun diterima. Hal ini karena Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menganggap produk makanan kucing juga memiliki titik kritis halal.

Berhasilnya produk ini mendapatkan sertifikasi halal, ternyata menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap hal ini dibutuhkan, khususnya bagi pecinta kucing beragama Islam. Sebagian lagi menganggap hal ini terlalu mengada-ada.

Oleh karena itu, mari kita ulas satu per satu alasan makanan kucing juga perlu disertifikasi halal. Secara umum, ada tiga alasan utama yang menyebabkan makanan kucing perlu disertifikasi halal. Pertama, pemberian makan kucing dengan tangan kosong, sehingga makanan kucing menyentuh langsung ke kulit pemberi makan.

“Disadari atau tidak, saat memberi makan kucing terkadang tangan kita menyentuh langsung makanan tersebut. Jika produk tersebut mengandung bahan yang najis, apalagi najis berat, artinya tangan kita pun terkontaminasi oleh bahan haram tersebut,” jelas Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si.

Kedua, terkait dengan titik kritis kehalalan produk. Menurut Ir. Diana Mustafa, auditor senior LPPOM MUI, makanan kucing memiliki sifat yang hampir sama dengan status bahan untuk kosmetik, yakni penggunaan luar, bukan dikonsumsi secara langsung.

Sebagian makanan kucing mengklaim bahwa produknya dihasilkan dari ikan segar pilihan. Bahkan banyak diantaranya mengklaim produknya 100 persen pure organic, tanpa pengawet dan zat-zat kimia lainnya.

“Ikan segar memang termasuk dalam daftar bahan tidak kritis, atau positive list. Namun, dalam proses pembuatan makanan kucing, ikan segar diolah sedemikian rupa dengan mencampurkan bahan-bahan tambahan, seperti vitamin, protein hewani, asam amino, dan sebagainya,” terang Diana.

Kandungan protein dan asam amino dalam makanan hewan dapat berasal dari hewan darat/udara, sehingga harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariah. Sementara vitamin dihasilkan dari bahan mikrobial, nabati, atau sintetis. Jika vitamin berasal dari mikrobial, media pertumbuhannya perlu diperhatikan agar terbebas dari unsur najis. Hal ini untuk memastikan bahwa kandungannya suci (terbebas dari najis) yang dapat mengotori tangan penggunanya.

Faktor terakhir yang menjadi pertimbangan produsen melakukan sertifikasi makanan hewan adalah terkait penyimpanan. Banyak pakan memiliki kemasan besar yang tidak sekali habis, sehingga ada yang perlu disimpan dalam kondisi dingin. Sangat jarang penyayang kucing yang memiliki kulkas terpisah, sehingga umumnya diletakkan bercampur dengan kulkas penyimpanan makanan pemilik hewan.

Banyak pecinta binatang yang khawatir makanannya terkontaminasi benda haram/najis dari pakan peliharaan yang disimpaan bersebelahan. Sertifikasi halal menjadi salah satu bukti yang digunakan produsen makanan kucing untuk menepis kekhawatiran para pembeli pakan kucing.

Atas dasar itulah, Muti menekankan pentingnya umat muslim untuk selalu berhati-hati. Sikap produsen makanan kucing mengajukan sertifikasi halal tak lain merupakan salah satu upaya preventif untuk menghindari umat muslim bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan maupun mengkonsumsi makanan yang bercampur najis. (YN)

Wajib sertifikasi halal ternyata juga berlaku untuk kantin sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Benarkah demikian?

Kembali ke sekolah. Persiapan metode ajar saja belum cukup untuk menyiapkan anak kembali bersekolah secara tatap muka. Asupan makanan dan minuman juga perlu diperhatikan untuk mendukung aktivitas anak dalam belajar.

Saat ini ada dua cara mempersiapkan makanan untuk anak di sekolah, yaitu orangtua membawakan bekal dari rumah atau pihak sekolah menyediakan kantin di area sekolah. Untuk opsi pertama, orangtua tak perlu khawatir, karena bekal yang dibawa sudah dipilih yang terbaik. Bagaimana dengan makanan yang dibeli di sekolah?

Menurut Advisor Departemen Komunikasi LPPOM MUI, Lia Amalia, S.T., S.Si., M.T., kantin sekolah yang baik bagi siswa adalah yang bisa menyiapkan makanan yang halal dan thayyib bagi siswa dan siswinya. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk bisa menyediakan kantin yang halal dan thayyib. Kantin halal umumnya dapat terwujud berkat kerjasaman yang baik antara pihak sekolah, pengelola kantin, beserta pedagang-pedagangnya.

(Baca juga: Back to School, Yuk Cek Persiapan Makanmu)

“Untuk membangun kantin halal dan thayyib memang diperlukan komitmen yang kuat dari pihak sekolah dan pihak pengelola kantin. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi kepada pihak sekolah tentang bagaimana cara membangun kantin, membina pedagangnya untuk memilih dan mengolah bahan-bahan yang halal dan thayyib,” terang Lia.

Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), dalam Pasal 4, menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lia menegaskan bahwa makanan dan minuman termasuk dalam produk yang dimaksud.

“Jadi, otomatis kantin yang menjual makanan dan minuman juga wajib disertifikasi halal. Apalagi makanan dan minuman itu termasuk tahapan yang pertama diwajibkan. Otomatis nanti semua kantin akan halal, beserta pedagangnya yang menjual makanan dan minuman itu wajib bersertifikasi halal,” jelas Lia.

Seperti yang telah diketahui bersama, pemerintah telah menetapkan lima pembagian masa transisi wajib produk halal berdasarkan kategori produk. Salah satunya kategori makanan dan minuman yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

(Baca juga: Perhatikan Masa Transisi Wajib Produk Halal, Bagaimana dengan Produk Anda?)

Setelah masa transisi ini selesai, tepatnya pada tahun 2024, seluruh produk makanan dan minuman termausk kantin halal, sudah harus bersertifikat halal. Maka dari itu, menurut Lia, semua kantin sekolah perlu mulai menyiapkan agar nanti saat peraturan tersebut diwajaibkan, semua kantin di Indonesia sudah bersertifikat halal.

Hal ini mendapat sambutan postif dari istri Ridwal Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya. Pihaknya mendukung penuh atas terwujudnya kantin halal di seluruh Indonesia. “Itu harus kita dorong, saya sangat mendukung sekali. Menurut saya, ini bisa melalui Dinas Pendidikan untuk membuat kantin-kantin sekolah di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, makananya sehat dan halal,” ungkapnya.

Atalia berharap pihak sekolah bisa lebih teliti dalam memlih pedagang, temasuk juga dalam membuat aturan khusus, yang di dalamnya mengatur pedagang seperti apa yang bisa berdagang di lingkungan sekolah. Tentu catatan besarnya, makanan harus halal dan thayyib, sehingga bisa dikonsumsi oleh anak-anak tanpa perlu merasa khawatir. (YN)