Kosmetik halal tengah menjadi tren di Indonesia. Permintaannya pun terus meningkat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam skala global. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Khusus untuk produk kosmetik, kewajiban sertifikasi halal ditetapkan sejak 17 Oktober tahun ini.

Terkait masalah ini, LPPOM MUI bersama PT Pamerindo Indonesia akan mengadakan webinar halal internasional dengan tema "Get into Indonesia Cosmetics Market: Halal and Labeling Requirements". Acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/2 Desember 2021

Waktu : 10.00 – 12.00 (GMT +7)

Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si akan hadir memberikan opening speech dalam acara ini. Sementara itu, materi webinar akan disampaikan oleh berbagai narasumber dari berbagai lembaga dengan topik menarik.

1. Dr. Ir. Hj. Mulyorini R. Hilwan, M.Sc. (Advisor of Halal Audit Services LPPOM MUI)

Topic 1: Halal Certification Requirement for Cosmetics

2. Dra. Dwiana Andayani, Apt. (Director of Traditional Medicines, Health Supplements and Cosmetics Registration, BPOM RI)

Topic 2: Labeling Requirements for Cosmetic Products in Indonesia

3. Sancoyo Antarikso (General Chairperson of Perkosmi)

Topic 3: Success Story for The Fulfillment of Indonesia Regulation

Untuk mengikuti acara ini, silahkan daftarkan diri anda di tautan berikut: https://bit.ly/BeautySpace-LPPOMMUI.

Innalillahi wa Inna illaihi Roji'un

Segenap Direksi, Manajemen, Karyawan dan Auditor LPPOM MUI turut berbelasungkawa atas meninggalnya:

Prof.Dr.Ir. Djumali Mangunwidjaja, DEA

Auditor Halal Senior LPPOM MUI

Dosen IPB University

(pada Ahad, 21 November 2021)

Semoga husnul khotimah dan semua amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT. Aamiiin yaa robbal alamiin.

Oleh: Ir. Hendra Utama, MM

Communication Advisor of LPPOM MUI

Berbeda dari restoran pada umumnya, ghost kitchen bukanlah merek restoran itu sendiri, melainkan berisi ruang dapur dan fasilitas untuk lebih dari satu merek restoran. Apa saja yang perlu dilakukan untuk sertifikasi halal ghost kitchen?

Ghost/cloud/dark/virtual kitchen adalah fasilitas persiapan dan memasak makanan profesional yang disiapkan untuk menyiapkan makanan khusus pengiriman, tapi tidak termasuk etalase atau tempat duduk dalam ruangan untuk pelanggan. Berbeda dari restoran virtual, ghost kitchen bukanlah merek restoran itu sendiri, melainkan berisi ruang dapur dan fasilitas untuk lebih dari satu merek restoran.

Peran penting yang dimiliki ghost kitchen, serta banyaknya pelaku usaha yang memilih untuk menerapkan metode ini, membuat ghost kitchen tak lagi dapat dipandang sebelah mata. Kehadiran dan eksistensinya perlu didukung dalam bentuk legalitas, salah satunya sertifikasi halal. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal jelas sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

(Baca juga: Kenali Ghost Kitchen, Haruskah Disertifikasi Halal?)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan bagi pelaku usaha dengan model bisnis ghost kitchen. Mari simak ulasan berikut ini.

Peran Pengelola Ghost Kitchen dan Pemilik Produk (Brand Owner)

Berdasarkan cara mengelola risiko ketidakhalalan selama berlakunya sertifikat halal, maka pengelola ghost kitchen dapat berperan dalam beberapa aktivitas. Misalnya: dalam pengadaan atau pembelian bahan, dalam urusan logistik—penyimpanan dan transportasi, dalam proses produksi, mengelola fasilitas produksi (dapur yang jumlahnya bisa lebih dari satu dan terletak di lokasi yang terpisah) termasuk gudang dan fasilitas lain yang kontak atau bersentuhan langsung dengan bahan atau menu/produk.

Sementara bagi pemilik produk, aktivitas kritis yang mungkin menjadi tanggung jawabnya adalah aktivitas pengembangan menu/produk, mencari bahan baru, dan memastikan setiap produk baru dilakukan proses sertifikasi.

Sebagai pengelola ghost kitchen yang juga menerima tawaran kerjasama dari pemilik produk lainnya, maka peran pengelolaan risiko atas setiap kegiatan aktivitas kritis yang dikerjakan juga menjadi tanggung jawabnya.

Untuk bisa menjaga Sistem Jaminan Halal (SJH) diterapkan di perusahaan jasanya, maka pengelola harus memulai segalanya dengan komitmen bahwa akan selalu menjaga status kehalalan produk atau menu yang diproduksi di perusahaannya. Dimulai dengan menyiapkan kriteria untuk setiap pemilik produk yang mau bekerja sama; jelas juga harus memasukkan aspek halal sebagai bagian dari klausul proposal kerja sama tersebut.

Dengan demikian, pengelola jasa ghost kitchen akan lebih mudah menjaga semua proses yang terjadi di fasilitas dapur yang dimilikinya sehingga terjaga dari kontaminasi bahan haram dan najis. Artinya dengan kriteria tersebut, maka siapa pun yang bekerjasama dengannya sudah mempunyai radar kesadaran untuk menerapkan SJH secara baik dari peran yang akan dimainkannya dalam mendukung penerapan sistem yang sudah dikembangkan.

Peran Pemilik Jasa Ghost Kitchen

Jasa ghost kitchen memulai penerapan SJH dengan menerapkan kebijakan halal, yakni berkomitmen hanya menggunakan fasilitas dapurnya untuk memproduksi produk atau menu halal saja. Kebijakan Halal ini harus ditetapkan oleh manajemen puncak ghost kitchen dan disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan halal, termasuk semua pihak yang akan bekerja sama.

Untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi penerapan SJH maka diperlukan sebuah tim yang berasal dari semua bagian penanggung jawab aktivitas kritis penerapan SJH yang mempunyai kompetensi yang cukup yakni mengetahui persyaratan sertifikasi halal dan menerapkan seluruh kriteria SJH.

Agar kompetensinya senantiasa terjaga maka semua yang terlibat dalam mengendalikan kritis maka pemilik harus mengikuti pelatihan secara internal dan eksternal dalam periode tertentu untuk memutakhirkan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan SJH.

Menjaga Substansi Halal

Dalam SJH, ada tiga faktor yang menjadi substansi halal yakni bahan, produk/menu, dan fasilitas produk. Semua bahan yang digunakan di semua fasilitas dapur (jumlah dapur yang mungkin lebih dari satu di lokasi yang berbeda/terpisah) termasuk gudang beku, gudang dingin, dan gudang kering harus memenuhi persyaratan halal. Begitu juga, semua produk yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan halal. Untuk mendukung eksistensi keduanya diperlukan fasilitas produksi yang senantiasa terjaga dari bahan haram dan najis.

Mengelola Risiko

Seluruh aktivitas kritis yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ghost kitchen harus dikontrol atau dikendalikan. Ada beberapa aktivitas kritis yang menjadi tanggung jawabnya, yakni: pemeriksaan bahan datang, penyimpanan bahan, pengolahan/proses produksi, penanganan bahan dan produk/menu, pencucian, dan pengangkutan produk/menu.

Sistem Mampu Telusur

Untuk memastikan semua bahan memenuhi persyaratan halal dan proses produksi dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria halal maka harus dibangun sebuah sistem mampu telusur (traceability system).

Penanganan Produk/Menu yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal

Penerapan SJH bertujuan untuk mengidentifikasi semua faktor risiko ketidakhalalan dan kemudian melakukan pengendalian atau memitigasi atas semua faktor risiko yang ada. Namun, ketika ada produk atau menu yang tidak memenuhi kriteria halal karena kegagalan pengendalian, maka harus ada sebuah mekanisme yang memastikan bahwa produk atau menu tersebut harus ditangani secara baik, sehingga tidak mengontaminasi produk atau menu halal lainnya.

Produk atau menu yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut harus dipisahkan dan kemudian ditetapkan sebagai produk non halal. Tindak lanjutnya adalah bisa dimusnahkan atau dijual pada konsumen yang tidak memerlukan produk halal.

Evaluasi Penerapan SJH

Untuk memastikan bahwa SJH sudah dilaksanakan secara efektif, maka harus ada proses evaluasi yang dilakukan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal halal dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen atas area yang diauditnya. Kemudian, hasil audit internal tersebut—dan mungkin juga ada temuan pada audit eksternal—dapat dijadikan sebagai input untuk didiskusikan pada forum kaji ulang manejemen. Sehingga pada forum kaji ulang manajemen tersebut, isu halal yang solusinya memerlukan keputusan manajemen puncak bisa diketahui dan ditetapkan keputusannya.

Peran Pemilik Produk

Peran pemilik produk dalam penerapan SJH tentu harus berangkat dari komitmen bahwa hanya akan memproduksi produk atau menu yang halal saja—termasuk dari saat ide pembuatan produk baru digulirkan dan memastikan pemilihan bahan berasal dari produsen yang memenuhi persyaratan halal.

Seandainya ada aktivitas kritis yang dijalankan oleh pemilik produk maka semua aktivitas tersebut dikendalikan oleh pemilik produk. Aktivitas kritis yang mungkin dilakukan oleh pemilik produk, antara lain: pemilihan bahan, pembelian bahan, pengangkutan bahan/produk/menu dan penyimpanan produk/menu (jika proses penjualan juga menjadi tanggung jawab pemilik produk).

Dengan begitu, semua detail yang berkaitan dengan pemilik dapur nirwujud dan pemilik produk dalam rangka memenuhi persyaratan halal harus dijelaskan dalam Manual SJH dan dokumen turunannya (prosedur, instruksi kerja, dan daftar periksa/isian).

Kuncinya memang adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk memastikan peran yang dimainkan keduanya efektif dalam memenuhi kriteria SJH. (*)

Oleh: Ir. Hendra Utama, MM

Communication Advisor of LPPOM MUI

Tren yang sedang terjadi pada saat ini adalah bermunculan dapur-dapur maya atau dapur nirwujud (ghost/cloud/dark/virtual kitchen). Mereka ada diantara tiada, berwujud dalam bentuk ketidakberwujudan. Eksistensi formal seakan kehilangan tuahnya. Mungkinkah dapur model baru ini disertifikasi halal?

Ghost/cloud/dark/virtual kitchen adalah fasilitas persiapan dan memasak makanan profesional yang disiapkan untuk menyiapkan makanan khusus pengiriman. Mereka tidak termasuk etalase atau tempat duduk dalam ruangan untuk pelanggan. Berbeda dari restoran virtual, ghost kitchen bukanlah merek restoran itu sendiri, bahkan mungkin berisi ruang dapur dan fasilitas untuk lebih dari satu merek restoran.

Dari sisi bisnis, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ada beberapa keuntungan dengan pilihan ghost kitchen. Pertama, dari segi biaya sewa tempat, mungkin lebih rendah karena bisa memilih tempat yang lebih murah atau mengecilkan ukuran fasilitasnya, atau malah bisa nol karena dikerjakan di rumah sendiri.

Kedua, dari segi risiko tentu lebih rendah, karena sumber daya yang dikorbankan berbiaya rendah—kalaupun gagal tingkat kerugian bisa ditekan. Ketiga, lebih mudah beradaptasi ketika pilihan produk yang pertama tidak berjalan atau tidak diminati pasar, bisa beralih (switch) dengan cepat untuk mencari produk yang lebih dibutuhkan atau disukai konsumen.

Mendeteksi kehadiran dapur tanpa wujud ini di Indonesia bisa melalui fakta yang sedang berkembang pada saat ini. Salah satu perusahaan yang mengaku (self-claim) dirinya sebagai dapur nirwujud nomor satu di Indonesia, melalui situsnya menawarkan banyak pihak untuk bergabung dalam gerbong bisnis mereka. Perusahaan ini jeli menawarkan fasilitas dapurnya, yang bisa digunakan bagi peminat untuk membuat produk food and beverage (F&B) tertentu di fasilitas dapur yang ditawarkan tersebut.

Dalam praktik industri, pemilik produk yang tidak ingin mengorbankan banyak sumber daya dan menghindari risiko tinggi akan mencari pemilik fasilitas maklon tanpa perlu menginstal fasilitas sendiri. Sementara itu, perusahaan peneydia jasa ghost kitchen menawarkan fasilitas dapur sebagai sarana berproduksi.

Prinsip keduanya serupa; pemilik produk berkerjasama dengan pemilik fasilitas untuk membuatkan produk si pemesan. Pemilik produk tinggal hanya memikirkan rancangan, resep/formula dan bahan atau ingredient yang digunakan.

Bicara tentang restoran secara fisik, rancangan sesungguhnya terdiri atas tiga zona, yaitu front of house (area pengunjung menyantap hidangan), point of sale (area membayar pesanan), dan back of house (area dapur dan gudang penyimpanan). Dalam konteks ghost kitchen, maka zona yang ada hanyalah back of house dan point of sale saja. Dengan konsep ini, pembeli tidak perlu datang ke lokasi, melainkan dapat menggunakan aplikasi daring pengantar makanan.

Sebagai premis/fasilitas olahan pangan, maka perusahaan seperti dapur ini—baik untuk kepentingan hotel, restoran, maupun katering—termasuk dalam objek yang wajib melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Sebagai pengelola ghost kitchen, maka produknya bisa dikategorikan jasa. Sementara, pemilik produk bisa dikategorikan sebagai produsen. Dalam regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal, maka kerjasama keduanya bisa diatur dan memberikan peran yang berbeda dalam menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), tergantung siapa yang mempunyai peran lebih besar dalam mengelola risiko sebuah aktivitas kritis, sehingga status kehalalan produk yang dihasilkan senantiasa terjaga sepanjang berlakunya sertifikat halal.

Sertifikasi halal ghost kitchen dapat dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM MUI), yang telah memperoleh sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan diakui oleh Lembaga Akreditasi di Timur Tengah, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk pangan sudah dimulai sejak tahun 2019 secara bertahap; namun masih diberi kesempatan untuk melakukan proses sertifikasi halal hingga 2024. Artinya tanpa sertifikat halal, sebuah perusahaan pangan tidak bisa berjualan, kecuali produk perusahaan jelas-jelas tidak halal dan itu harus dinyatakan “produk tidak halal” pada kemasannya. (*)