Terlalu Besar, Harapan Dan Tuntutan Umat Kepada MUI

 

Jakarta – Harapan bahkan tuntutan umat dan masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat besar, sampai melampaui kewenangan sebagai lembaga umat yang menjadi wadah musyawarah ulama, zhuama dan cendekiawan Muslim. Terbukti dalam proses sertifikasi halal dan fatwa halal untuk produk ayam potong yang dihasilkan Rumah Potong Ayam (RPA) yang diproses sertifikasi halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, misalnya, banyak warga masyarakat yang menuntut peran MUI dalam proses pengawasan transportasi dan distribusi ayam dari kandang, sampai proses penyembelihan dan distribusi produk ayam yang telah dipotong di pasar, guna menjamin kehalalan produk ayam potong yang dijual dan dikonsumsi umat. Tuntutan yang terlalu besar ini, diluar kapasitas kewenangan MUI, mengemuka dalam paparan yang disampaikan Drs.H. Zafrullah Salim, SH., M.Hum., Ditjen. Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM pada sidang Komisi Fatwa MUI beberapa waktu lalu di Jakarta. 
 
Law Enforcement
 
Padahal, penerapan dan sanksi hukum atau Law Enforcement itu, sejatinya merupakan ranah pemerintah dengan aparat yang berwenang di bidang ini. Bukan kewenangan MUI. Sedangkan otoritas atau kewenangan LPPOM MUI hanya sebatas dalam meneliti proses penyembelihan di RPA agar sesuai dengan kaidah syariah, dan kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa atas laporan yang disampaikan oleh tim auditor LPPOM MUI.
 
Bahkan ada pula beberapa warga yang mempertanyakan perilaku jagal ayam di RPA. “Banyak jagal ayam di RPA yang mengerjakan tugas penyembelihan ayam sejak sekitar jam 03 dini hari, sampai lewat waktu shubuh jam 06 pagi. Karena mengejar target menyembelih ayam sampai ribuan ekor setiap harinya, sehingga tampaknya banyak dari mereka yang tidak mengerjakan sholat fardhu shubuh. Lantas bagaimana status hukum ayam yang mereka sembelih itu,” anggota Komisi Fatwa MUI ini mengutip pertanyaan yang dikemukakan sebagian warga yang melihat perilaku jagal ayam demikian.
 
Himbauan MUI
 
Mendapati fenomena yang mengemuka ini, maka Ketua Komisi Fatwa MUI sekaligus sebagai pimpinan MUI, Prof.Dr.H. Hasanuddin AF, MA., menghimbau kepada para pengusaha RPA agar memberi kesempatan bagi para pekerjanya untuk menunaikan kewajiban agama, mengerjakan sholat shubuh tepat pada waktunya. 
 
“Kami mengingatkan agar umat Muslim yang bekerja sejak dini hari sampai pagi, jangan sampai mengabaikan apalagi meninggalkan sholat shubuh yang telah ditetapkan agama. Juga menghimbau para pengusaha RPA agar menyediakan tempat yang layak untuk sholat, serta memberi kesempatan bagi para pegawainya untuk mengerjakan sholat shubuh tepat pada waktunya.” Demikian pimpinan MUI memberikan himbauannya.
 
Adapun tentang status ayam yang disembelih itu, “Kalau disembelih sesuai dengan kaidah syariah, yaitu bahwa jagalnya adalah orang yang beragama Islam, dan dalam penyembelihan mengikuti ketentuan syariah sebagaimana yang telah diteliti dan diamati oleh tim auditor LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan, maka Komisi Fatwa MUI menetapkannya halal,” Guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta ini menandaskan tentang status halal produk ayam potong tersebut. (Usm).