Ormas Islam Dukung Peran MUI

Jakarta - Lembaga yang memeriksa kehalalan produk dan penetapan fatwa seyogyanya hanya ada di bawah MUI, karena pendirian lembaga yang memeriksa kehalalan di luar MUI akan menimbulkan  masalah keagamaan dan kontroversi antar lembaga keagamaan.

“Kondisi ini sangat rentan konflik antar kelompok paham keagamaan dalam intern umat Islam,” ujar Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim, M.Si, pada diskusi dan tukar pendapat antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 28 organisasi kemasyarakata (ormas) Islam, di Jakarta, 14 April 2012.

Ketua MUI, KH Amidhan, yang memimpin pertemuan menyatakan, pertemuan MUI dengan ormas Islam dimaksudkan untuk mendengarkan masukan dan tukar fikiran dengan para pimpinan ormas Islam terhadap RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang kini sedang dibahas di DPR-RI.

Pandangan ormas Islam dipandang penting karena RUU JPH memiliki implikasi yang sangat besar bagi umat muslim di Indonesia sebagai konsumen produk pangan, obat-obatan dan kosmetika terbesar.

Ditambahkan, pemeriksaan produk dan penetapan fatwa adalah dua sisi yang bertautan. Keduanya harus ditangani sebagai satu kesatuan dan oleh Lembaga yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam bidang keagamaan.

“Auditor halal adalah sebagai wakil dan saksi bagi para ulama yang akan menetapkan fatwa, sehingga jika masalah halal ditangani Oleh pihak lain, dikhawatirkan aspek halal akan kehilangan makna karena fatwa yang dikeluarkan tidak didasarkan pada penelitian produk yang dilakukan oleh para ahli,” ujar Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.

Ormas Islam yang hadir dalam pertemuan tersebut, secara umum sepakat bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal sebaiknya ditangani oleh MUI. Alasannya, seperti dikemukakan Abdul Fattah Wibisono dari PP Muhammadiyah, secara historis MUI lah yang pertama kali menangani sertifikasi halal, ketika umat Islam dihebohkan oleh beredarnya isu lemak babi.

Alasan lain, kata Abdul Fattah, MUI melalui LPPOM MUI telah memiliki tim auditor dan Komisi Fatwa yang telah lebih dari 23 tahun berpengalaman dalam hal audit dan fatwa halal. Alasan berikutnya adalah untuk menghindari kebingungan umat. Sebab, kalau lembaga halal juga ditangani pihak lain, maka akan muncul fatwa halal dari berbagai lembaga, yang tentu akan menimbulkan kebingunan umat. “Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi karena harus meminta fatwa halal ke berbagai lembaga,” kata Abdul Fattah. (*)