Modifikasi Sertifikasi Halal untuk Pengolahan Hewan dan Turunannya

Jakarta - Perkembangan teknologi industri telah sedemikian rupa mempengaruhi proses pengolahan pangan, sehingga untuk membedakan antara produk halal dan nonhalal kini bukan perkara mudah.

 

Untuk mengikuti perkembangan tersebut, maka proses sertifikasi halal juga harus terus-menerus menyesuaikan diri. Hal tersebut dilakukan tidak untuk mempersulit perusahaan, namun justru untuk mengajak perusahaan agar dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, namun juga terjamin kehalalannya.

 

Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim,  MSi menyampaikan hal tersebut saat membuka acara silaturahmi dan sosialisasi kebijakan LPPOM MUI, di Jakarta (Rabu, 26 Oktober 2011). Acara yang diikuti oleh sekitar 400 perusahaan produsen halal tersebut dilakukan sebagai ajang silaturahmi, bertukar fikiran serta penyampaian berbagai informasi dan kebijakan baru dari LPPOM MUI.

 

“Pada prinsipnya, bisnis harus terus berjalan, tapi di sisi lain, ketersediaan produk halal juga harus menjadi perhatian bersama. Sebab, produk halal tidak hanya untuk memenuhi tuntutan mayoritas konsumen Indonesia yang beragama Islam, namun juga sebagai salah satu faktor penguat daya saing,” kata Lukmanul Hakim.

 

Salah satu hal  penting dalam proses sertifikasi halal yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah adanya modifikasi sertifikasi halal bagi pengelolaan hewan dan turunannya.  Menurut Lukmanul Hakim, salah satu aspek penting yang harus dikritisi dalam penanganan daging adalah kemungkinan terkontaminasinya daging halal dengan daging nonhalal. Kontaminasi tersebut bisa terjadi mulai saat pemotongan hewan, penanganan daging pasca pemotongan hingga pengolahan dan pengemasannya.

 

Fenomena tersebut masih banyak ditemukan di berbagai negara seperti di Cina, Amerika dan beberapa negara Eropa, yang produknya juga dipasarkan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah masuknya daging yang terkontaminasi dengan produk nonhalal tersebut masuk ke Indonesia, LPPOM MUI telah melakukan modifikasi sertifikasi pengelolaan hewan dan turunannya melalui  alat khusus penguji (test kit) yang akurasinya dapat diandalkan.

 

“Untuk membuktikan adanya kontaminasi memang harus dilakukan secara ilmiah, yakni dengan menggunakan test kit tadi. Tentu saja alat ini tidak otomatis menjamin kehalalan sebuah produk karena ada tahapan-tahapan lain yang harus dilakukan sebelum kami mengeluarkan sertifikat halal,” kata Lukmanul Hakim. Namun, alat tersebut diakui cukup memudahkan auditor halal dalam menjalankan tugasnya. (***)


   |    Thursday, 18/07/2013

Warga Diminta Hati-hati Pemalsuan Label Halal MUI

  batam - bagi masyarakat muslim di kepulauan riau, harap berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan. lantaran banyak ditemukan

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Pers Release : INDHEX Jawa Timur 2013

  lppom mui jatim gelar  pameran indonesia halal expo (indhex) 2013  di jx-international expo - surabaya pada 20 –

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Jatim Gelar Pameran Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2013

  surabaya - meningkatnya animo masyarakat akan kebutuhan produk halal menjadi salah satu latar belakang perlu lebih

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

MUI Sasar UKM

batam, - lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika (lp pom) majelis ulama indonesia (mui) kepulauan riau kembali menyelenggarakan pelatihan

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

50 UKM Akan Dapat Sertifikat

lp pom mui kepri audit terlebih dahulu batam - lembaga pengkajian pangan dan kosmetika (lp pom) majelis ulama

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Wilayah Syariah Menjadi Kewenangan Lembaga Keulamaan

jakarta - dewan pimpinan majelis ulama indonesia (mui) mendukung pembahasan pembahasan rancangan undang-undang (ruu) jaminan produk halal (jph)

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Cermati Bahan Karbon Aktif

  bogor - pada industri makanan dan obat-obatan, utamanya, bahan karbon aktif dipergunakan sebagai penyaring cairan, menyerap dan menghilangkan warna, bau dan

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Penjelasan LPPOM MUI tentang Kode E471 dalam produk Luwak White Koffie

  sehubungan dengan semakin maraknya pemberitaan mengenai kandungan e471 pada luwak white koffie, maka untuk menghindari kebingungan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut,

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Kewajiban Mencegah Perang Fatwa

  jakarta – diantara tugas pemerintah adalah menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang harmoni. maka berkaitan dengan

Read More
   |    Thursday, 18/07/2013

Jazuli Juwaini: Harus Ada Win-win Solusion

  jakarta - pembahasan rancangan undang-undang (ruu) jaminan produk halal (jph) di dpr telah berlangsung sangat alot selama dua periode sidang dpr sejak tahun

Read More