Modifikasi Sertifikasi Halal untuk Pengolahan Hewan dan Turunannya

Jakarta - Perkembangan teknologi industri telah sedemikian rupa mempengaruhi proses pengolahan pangan, sehingga untuk membedakan antara produk halal dan nonhalal kini bukan perkara mudah.

 

Untuk mengikuti perkembangan tersebut, maka proses sertifikasi halal juga harus terus-menerus menyesuaikan diri. Hal tersebut dilakukan tidak untuk mempersulit perusahaan, namun justru untuk mengajak perusahaan agar dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, namun juga terjamin kehalalannya.

 

Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim,  MSi menyampaikan hal tersebut saat membuka acara silaturahmi dan sosialisasi kebijakan LPPOM MUI, di Jakarta (Rabu, 26 Oktober 2011). Acara yang diikuti oleh sekitar 400 perusahaan produsen halal tersebut dilakukan sebagai ajang silaturahmi, bertukar fikiran serta penyampaian berbagai informasi dan kebijakan baru dari LPPOM MUI.

 

“Pada prinsipnya, bisnis harus terus berjalan, tapi di sisi lain, ketersediaan produk halal juga harus menjadi perhatian bersama. Sebab, produk halal tidak hanya untuk memenuhi tuntutan mayoritas konsumen Indonesia yang beragama Islam, namun juga sebagai salah satu faktor penguat daya saing,” kata Lukmanul Hakim.

 

Salah satu hal  penting dalam proses sertifikasi halal yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah adanya modifikasi sertifikasi halal bagi pengelolaan hewan dan turunannya.  Menurut Lukmanul Hakim, salah satu aspek penting yang harus dikritisi dalam penanganan daging adalah kemungkinan terkontaminasinya daging halal dengan daging nonhalal. Kontaminasi tersebut bisa terjadi mulai saat pemotongan hewan, penanganan daging pasca pemotongan hingga pengolahan dan pengemasannya.

 

Fenomena tersebut masih banyak ditemukan di berbagai negara seperti di Cina, Amerika dan beberapa negara Eropa, yang produknya juga dipasarkan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah masuknya daging yang terkontaminasi dengan produk nonhalal tersebut masuk ke Indonesia, LPPOM MUI telah melakukan modifikasi sertifikasi pengelolaan hewan dan turunannya melalui  alat khusus penguji (test kit) yang akurasinya dapat diandalkan.

 

“Untuk membuktikan adanya kontaminasi memang harus dilakukan secara ilmiah, yakni dengan menggunakan test kit tadi. Tentu saja alat ini tidak otomatis menjamin kehalalan sebuah produk karena ada tahapan-tahapan lain yang harus dilakukan sebelum kami mengeluarkan sertifikat halal,” kata Lukmanul Hakim. Namun, alat tersebut diakui cukup memudahkan auditor halal dalam menjalankan tugasnya. (***)


   |    Friday, 18/01/2013

LPPOM MUI Kepri; Produk serta Proses Produksi Harus Halal

  batam - lembaga pengkajian (lp) pangan obat dan kosmetika (pom) majelis ulama indonesia (mui) provinsi kepri akan mengadakan pelatihan internal audi¬tor,

Read More
   |    Thursday, 17/01/2013

Lomba Foto Pengantin Muslimah Bersama Kosmetika Halal Wardah

ketentuan lomba foto penganti muslimah bersama kosmetika halal wardah 1. peserta adalah muslimah baik yang

Read More
   |    Tuesday, 15/01/2013

Wamenkes: Obat dan Vaksin Harus Halal

  jakarta - kementerian kesehatan sangat berkepentingan untuk mendapatkan obat dan vaksin yang halal, terutama vaksin untuk jamaah haji. “ya jelas,

Read More
   |    Wednesday, 09/01/2013

Milad Ke 24, LPPOM MUI Meluncurkan Buku Baru Panduan SH

  upaya tulus dalam mengabdi untuk umat dengan sosiasilasi halal yang dilakukan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia (lppom mui)lppom

Read More
   |    Tuesday, 08/01/2013

Press Release 24 Tahun LPPOM MUI "Tulus Mengabdi Untuk Ummat"

pada tanggal 6 januari 2013 lppom mui genap berusia 24 tahun. selama kurun waktu tersebut lppom mui telah melakukan berbagai hal. dalam kesempatan peringatan milad ke 24, direktur lppom mui, ir.

Read More
   |    Monday, 07/01/2013

LPPOM MUI Intensifkan Sidak

jakarta – untuk menjamin perusahaan konsisten dengan produksi halal dan mengimplementasikan sistim jaminan halal (sjh) yang telah ditetapkan, mulai awal tahun 2013 ini,

Read More
   |    Wednesday, 02/01/2013

Fatwa MUI Menjadi Rujukan

  jakarta - perkembangan sosial yang sangat dinamis, juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menimbulkan berbagai masalah keagamaan kontemporer

Read More
   |    Wednesday, 02/01/2013

Jokowi Gandeng MUI Cegah Peredaran Bakso Babi

jakarta : isu adanya bakso oplosan daging babi yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di ibukota, menyita perhatian gubernur dki jakarta joko widodo atau jokowi dan

Read More
   |    Thursday, 27/12/2012

Ditanda-tangani, Kesepakatan Kerjasama RAI Dengan MUI

jakarta – dalam rangkaian acara mu’tamar al-‘alami lil-fatwa (konferensi internasional fatwa), yang berlangsung pada 24-26 desember 2012 di jakarta, delegasi

Read More
   |    Monday, 24/12/2012

Menko Kesra Membuka Mu'tamar Al-'Alami Lil-Fatwa

jakarta – mewakili pemerintah indonesia selaku tuan rumah, menko kesra agung laksono membuka mu’tamar al-‘alami lil-fatwa (konferensi internasional fatwa), pada

Read More