Fatwa Halal MUI Semakin Diakui Dunia

Jakarta – Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia semakin mendapatkan apresiasi di dunia internasional. Tak kurang dari 22 negara dengan 48 lembaga keislaman maupun lembaga fatwa internasional telah mengakui dan menerima fatwa halal yang telah ditetapkan oleh MUI.

 

Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim, MSi., pada kesempatan Silaturahim Syawal dan Halal Bi Halal Idul Fitri LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI, beberapa waktu lalu di Jakarta, menambahkan  bahwa dalam perkembangan terakhir, diantara negara-negara yang mengakui dan menerima fatwa halal MUI itu adalah negara-negara  di kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UEA), yang sebelumnya relatif tidak peduli dengan sertifikasi halal. “Turki, negara sekuler yang pada awalnya sangat melarang simbol-simbol yang bernuansa keagamaan/keislaman, kini juga telah mengakui sertifikasi halal MUI,” ujar Lukmanul Hakim.

 

Beberapa waktu lalu, pimpinan MUI dan LPPOM MUI diundang ke Dubai, UEA, untuk melakukan presentasi dan berdiskusi tentang aspek halal dan sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh MUI selama ini.

 

Selain itu, sistim sertifikasi halal dan sistim jaminan halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI telah pula diterima dan diadopsi oleh 48 lembaga sertifikasi halal internasional, seperti lembaga-lembaga sertifikasi halal di kawasan ASEAN, Australia, Eropa bahkan juga Amerika dan Afrika. Berkenaan dengan hal ini, seperti diungkapkan Ketua MUI, H. Amidhan, MUI telah membuat daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah diakui oleh MUI.

 

Dijelaskan lagi oleh Lukmanul Hakim, mereka memberikan apresiasi itu karena melihat kinerja MUI yang dapat menggabungkan dua apsek sains dan syariah sekaligus, sehingga menjadi sistim jaminan halal yang teruji secara ilmiah dan diperkuat dengan nash syariah dalam ranah kajian Fiqhiyyah.

 

Sebagai contoh, Lukmanul Hakim mengemukakan tentang alkohol, sebagai kandungan dominan dalam khamar, minuman yang dilarang secara tegas dengan nash syariah. Pada awalnya, para ulama mengharamkan minuman beralkohol karena dengan metode qiyash, dianalogikan atau disamakan dengan khamar. Sehingga semua alkohol pun diharamkan. Kemudian LPPOM MUI melakukan kajian serta penelitian yang intensif. Dan ternyata dapat diketahui, alkohol itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Yaitu pertama, alkohol yang terkandung dalam minuman khamar yang dilarang secara tegas dalam nash, kedua alkohol yang terdapat di dalam berbagai jenis buah-buahan dan makanan berkarbohidrat, seperti durian, atau bahkan juga nasi; dan ketiga, alkohol yang dibuat secara sintetik dalam proses industri dan dipergunakan untuk mencuci alat-alat hingga steril dan higinis.

 

Dengan kategorisasi tersebut, para ulama di Komisi Fatwa lalu menetapkan alkohol dalam minuman khamar diharamkan secara tegas, sesuai dengan ketentuan nash, sedangkan kandungan alkohol dalam buah-buahan seperti durian, dan makanan seperti nasi, tidak dilarang untuk dikonsumsi. Adapun alkohol sintetis boleh dipergunakan untuk mencuci alat-alat industri, yang tidak dikategorikan sebagai khamar yang bernajis. (Usm).

 


   |    Thursday, 02/10/2014

Klub Ekonomi Syariah IPB Kunjungi GHC

bogor – gedung global halal centre (ghc) yang merupakan pusat informasi halal di indonesia, kembali didatangi mahasiswa yang ingin belajar tentang halal. kali

Read More
   |    Tuesday, 30/09/2014

Indonesia Internasional Halal Expo (INDHEX) 2014

lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia (lppom mui) sebagai satu-satunya lembaga sertifikasi halal di indonesia dan menjadi rujukan internasional

Read More
   |    Friday, 26/09/2014

Penjelasan LPPOM MUI Terkait UU JPH

  sehubungan dengan telah disahkannya rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph) menjadi undang-undang

Read More
   |    Thursday, 25/09/2014

Kemenag Bantah Monopoli MUI dalam RUU JPH

jakarta—menanggapi pbnu yang secara tegas menyatakan sikap menolak terhadap pengesahan rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph), kementerian

Read More
   |    Thursday, 25/09/2014

RUU JPH Disahkan Jadi UU

setelah sekitar delapan tahun dibahas, rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph) akhirnya disahkan dalam sidang paripurna dpr pada kamis (25/9).

Read More
   |    Friday, 19/09/2014

Ketum MUI: Khudz Kullahu, Aw Utruk Kullahu

ketua umum mui, din syamsuddin menegaskan,   kewenangan sertifikasi halal dengan penetapan fatwa halal diserahkan ke mui atau dicabut semuanya dari mui.

Read More
   |    Thursday, 18/09/2014

Halal Menjadi New Global Life Style

ketua umum majelis ulama indonesia (mui), prof.dr. din syamsuddin menyatakan, sejatinya, budaya halal bukan hanya merupakan isu keagamaan. tetapi kini telah menjadi

Read More
   |    Tuesday, 16/09/2014

LPPOM MUI Tolak Sertifikasi Rokok

bogor – ada beberapa perusahaan rokok menanyakan dan mengajukan permohonan untuk proses sertifikasi halal, namun permohonan itu ditolak oleh lppom mui.

Read More
   |    Thursday, 11/09/2014

Halal jangan Dipengaruhi Politik Perdagangan

jakarta – pada prinsipnya, majelis ulama indonesia (mui) sangat mendukung, bahkan mendesak dewan perwakilan rakyat (dpr) agar dapat mengesahkan rancangan

Read More
   |    Wednesday, 10/09/2014

MUI Tegaskan Sikap atas RUU JPH

di penghujung masa jabatannya, dpr-ri periode 2009 - 2014 diperkirakan akan segera mengesahkan ruu jaminan produk halal (ruu jph). menyikapi hal tersebut, dewan

Read More
 
1 2 3 >  Last ›