Cermati Bahan Karbon Aktif

 

Bogor - Pada industri makanan dan obat-obatan, utamanya, bahan karbon aktif dipergunakan sebagai penyaring cairan, menyerap dan menghilangkan warna, bau dan rasa yang tidak enak. Bahan baku karbon atau arang aktif dapat berasal dari bahan nabati seperti kayu dan tempurung kelapa yang diolah menjadi arang. Dan dapat juga berasal dari bahan hewani, terutama tulang hewan yang diolah menjadi arang. 
 
“Kalau berasal dari tulang hewan, maka bahan karbon aktif ini harus dicermati dan diteliti dalam proses sertifikasi halal, jangan sampai menggunakan bahan yang berasal dari tulang babi,” ujar Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Sumunar Jati pada kesempatan sambutan pembukaan pelatihan Sistim Jaminan Halal 23 April 2013 di Bogor.
 
Menurut pimpinan LPPOMMUI ini, pemanfaatan tulang babi menjadi karbon aktif, banyak dilakukan kalangan industri terutama di Eropa. Karena ketersediaan bahan dari tulang babi ini relatif berlimpah dengan harga yang murah.
 
Tidak Boleh Ada Intifa’
 
Para ulama di Komisi Fatwa (KF) MUI, jelasnya lagi, telah menetapkan fatwa, tidak boleh ada Intifa’ atau pemanfaatan bahan dari babi dalam proses produksi dan pengolahan produk pangan. Maka proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan penetapan fatwa halal oleh KF MUI merupakan satu usaha untuk memastikan bahan-bahan dan proses yang dilakukan dalam produksi pangan, obat-obatan dan kosmetika benar-benar tidak mengandung unsur yang haram menurut syariah. 
 
Sedangkan bagi pihak perusahaan, landasan untuk menjamin produksi yang halal ini, menurutnya lagi, adalah dengan memahami dan mengimplementasikan Sistim Jaminan Halal yang konsisten. Dengan demikian, SJH dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI ini merupakan bagian dari upaya menjamin produksi halal yang sangat dibutuhkan masyarakat. 
 
Pelatihan SJH yang dilangsungkan pada 23-25 April 2013 ini diikuti 47 peserta dari kalangan perusahaan yang telah mendapat Sertifikat Halal maupun yang akan mengajukan proses sertifikasi halal, dengan beragam latar-belakang posisi dan jabatan di perusahaan masing-masing; Quality Control, Quality Assurance, Supervisor, Manajer, bahkan juga dari tingkat manajemen. Selain dari perusahaan yang menghasilkan produk konsumsi, pelatihan juga diikuti oleh utusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktoran Standarisasi Kementerian Perdagangan, dan Badan POM RI. Materi pelatihan diberikan dalam bentuk teori maupun praktek oleh para tenaga ahli LPPOM MUI yang telah berpengalaman. (Usm). 
 

   |    Tuesday, 30/09/2014

Indonesia Internasional Halal Expo (INDHEX) 2014

lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia (lppom mui) sebagai satu-satunya lembaga sertifikasi halal di indonesia dan menjadi rujukan internasional

Read More
   |    Friday, 26/09/2014

Penjelasan LPPOM MUI Terkait UU JPH

  sehubungan dengan telah disahkannya rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph) menjadi undang-undang

Read More
   |    Thursday, 25/09/2014

Kemenag Bantah Monopoli MUI dalam RUU JPH

jakarta—menanggapi pbnu yang secara tegas menyatakan sikap menolak terhadap pengesahan rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph), kementerian

Read More
   |    Thursday, 25/09/2014

RUU JPH Disahkan Jadi UU

setelah sekitar delapan tahun dibahas, rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph) akhirnya disahkan dalam sidang paripurna dpr pada kamis (25/9).

Read More
   |    Friday, 19/09/2014

Ketum MUI: Khudz Kullahu, Aw Utruk Kullahu

ketua umum mui, din syamsuddin menegaskan,   kewenangan sertifikasi halal dengan penetapan fatwa halal diserahkan ke mui atau dicabut semuanya dari mui.

Read More
   |    Thursday, 18/09/2014

Halal Menjadi New Global Life Style

ketua umum majelis ulama indonesia (mui), prof.dr. din syamsuddin menyatakan, sejatinya, budaya halal bukan hanya merupakan isu keagamaan. tetapi kini telah menjadi

Read More
   |    Tuesday, 16/09/2014

LPPOM MUI Tolak Sertifikasi Rokok

bogor – ada beberapa perusahaan rokok menanyakan dan mengajukan permohonan untuk proses sertifikasi halal, namun permohonan itu ditolak oleh lppom mui.

Read More
   |    Thursday, 11/09/2014

Halal jangan Dipengaruhi Politik Perdagangan

jakarta – pada prinsipnya, majelis ulama indonesia (mui) sangat mendukung, bahkan mendesak dewan perwakilan rakyat (dpr) agar dapat mengesahkan rancangan

Read More
   |    Wednesday, 10/09/2014

MUI Tegaskan Sikap atas RUU JPH

di penghujung masa jabatannya, dpr-ri periode 2009 - 2014 diperkirakan akan segera mengesahkan ruu jaminan produk halal (ruu jph). menyikapi hal tersebut, dewan

Read More
   |    Wednesday, 10/09/2014

KMA 519/2001 TENTANG SERTIFIKASI HALAL

sertifikasi halal yang dilakukan oleh mui melalui lppom mui yang sudah berjalan selama lebih dari 25 tahun, antara lain didasarkan pada keputusan menteri agama republik indonesia (kma) nomor

Read More
 
1 2 3 >  Last ›