Halal Harus Menjadi Faktor Utama Di Ranah Kebijakan

Jakarta - Ketahanan pangan dan asupan gizi, terlebih lagi makanan yang halal, merupakan masalah yang sangat krusial bagi perkembangan diri individu, keluarga maupun masyarakat. Banyak juga potensi asupan gizi yang murah-meriah dan siap dikonsumsi, ternyata terbuang percuma, karena pengolahan bahan pangan yang keliru.

“Dari data yang ada di ranah kebijakan, kaidah halal belum menjadi ketentuan utama. Maka kita mengharapkan persepsi halal ini harus diubah, menjadi faktor yang utama,” ujar Direktur LPPOM MUI Sumatera Selatan (Sumsel), Prof.Dr.Ir. Rindit Pambayun, M.P.

“Hal ini sangat penting, karena sebagai Muslim, dan penduduk beragama Islam sebagai mayoritas di negeri kita, maka tentu kita harus menaati perintah Allah dalam konteks mengkonsumsi makanan ini,” ia menandaskan.  

Pakar di bidang pangan ini pun menjelaskan, dari segi ilmu pangan, ada rumusan, makanan itu harus memenuhi empat syarat: better chef (pengolahan dengan resep yang baik), nutricious (bergizi), palatable (secara estetika tidak menjijikan, enak dimakan), kemudian ini muncul terakhir, has medical value, mempunyai nilai medis. Sehingga bagi badan, makananmu adalah obatmu, maka sembuhkan penyakitmu dengan makanan.

“Nah menurut saya harus ada yang kelima, yaitu harus halal bagi orang Islam. kalau selama ini saya mempelajari keempat hal yang telah disebutkan itu, maka aplikasinya yang kelima yaitu halal, ini matching sekali. ‘Kan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqoroh disebutkan, “kuluu mimma fil ardhi halalan toyyiba”. Itu jelas sangat penting, dan merupakan bidang yang saya tekuni selama ini. Sehingga menurut saya, mestinya halal yang harus didahulukan, baru yang lain. Jangan terbalik, seperti yang terjadi selama ini.” Jelasnya lagi.

Begitu juga dalam penetapan kualitas daging segar, yang telah popular disebut dengan rumus singkat: ASUH. Artinya, daging itu harus Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Lagi-lagi, halal sebagai yang terakhir, bukan sebagai ketentuan utama, yang pertama. Demikian analisa dan penjelasan yang diungkapkan oleh dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang ini dalam perbincangan dengan Usman Effendi AS., wartawan majalah Halal dan situs Halalmui beberapa waktu lalu.

Potensi Gizi Terbuang Percuma

Dijelaskan lagi oleh Pokja Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis Dewan Ketahanan Pangan ini, thoyyib itu bisa bermakna sebagai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Menurut analisanya lagi, banyak hal yang memprihatinkan dalam aspek gizi pangan atau bahan makanan ini. Sebagai contoh, Alhamdulillah, kita dikaruniai Allah makanan pokok yang sangat istimewa, beras. Dari sisi gizi, beras ini excellent sekali, sama dengan serelia lain seperti bit, gandum, sorgum. Di dalam beras ini banyak sekali nutrisi: karbohidrat, protein, lipida, vitamin, mineral. Beras itu dilengkapi dengan zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Subhanallah wal-hamdulillah. Kita harus bersyukur. Tentu bukan hanya Alhamdulilah, tapi harus juga dipikirkan, tafakaruu. Nah, disinilah masalahnya. Dengan adanya revolusi penggilingan, justru banyak dari zat gizi itu dibuang percuma. Lebih parah lagi Pemerintah, dalam hal ini Bulog yang bertanggung jawab tentang makanan bangsa ini membuat kebijakan sosoh untuk beras, misalnya. Dengan kebijakan itu, bukan hanya membuang kulit gabah pada padi, melainkan juga kulit ari yang mengandung zat gizi tinggi, bahkan juga bagian kepalanya yang sangat kaya dengan nutrisi; protein, vitamin, mineral, lipida. Itu bagian dari indosperm. Tapi malah dibuang begitu saja, sehingga relatif hanya tinggal karbohidratnya saja.

Lebih parah lagi, dilakukan Ibu-ibu yang memasaknya. Yaitu, beras dicuci dengan digosok, sampai air cuciannya menjadi jernih. Sehingga  nutrisi sisa yang masih ada sangat sedikit, juga terbuang percuma. Padahal makna halalan-thoyiban berarti mencakup juga kandungan gizi yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Makna thoyyiban, menurutnya sebagai orang pangan yang mengetahuinya, membuatnya sangat prihatin. Inginnya halal dan thoyyib. Tapi pada kenyataannya, aspek halal nomor sekian, atau relatif diabaikan. Lalu, thoyyibnya juga dilanggar atau dibuang.

Alternatif Solusi

Sebagai solusi, pakar bidang pangan ini pun mengusulkan dengan memberikan perbandingan tentang proses penyimpanan padi atau beras di India, misalnya. Sebelum padi digiling menjadi beras, padi itu di-steam uap panas terlebih dahulu. Dengan cara itu, kulit gabahnya terkelupas, namun kulit arinya masih tetap menempel pada bulir berasnya. Sehingga kandungan gizi pada kulit ari padi/beras itu tidak hilang terbuang dengan proses penggilingan. Dan tidak usah disosoh.

Hal semacam ini sudah sering ia kemukakan pula sampai tingkat gubernur dan tingkat nasional. Memang ada banyak yang memberi respon bagus tapi banyak pula yang santai-santai saja.  “Maka tentu kita perlu mengingatkannya terus, karena sebagian besar bangsa ini sumber nutrisinya relatif hanya dari beras. Dan kalau beras yang terjaga gizinya, itu saja sudah banyak asupan gizi yang diperoleh.” Demikian harapan yang dikemukakan. (Usm).
 


   |    Friday, 26/09/2014

Penjelasan LPPOM MUI Terkait UU JPH

  sehubungan dengan telah disahkannya rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph) menjadi undang-undang

Read More
   |    Thursday, 25/09/2014

Kemenag Bantah Monopoli MUI dalam RUU JPH

jakarta—menanggapi pbnu yang secara tegas menyatakan sikap menolak terhadap pengesahan rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph), kementerian

Read More
   |    Thursday, 25/09/2014

RUU JPH Disahkan Jadi UU

setelah sekitar delapan tahun dibahas, rancangan undang-undang jaminan produk halal (ruu jph) akhirnya disahkan dalam sidang paripurna dpr pada kamis (25/9).

Read More
   |    Friday, 19/09/2014

Ketum MUI: Khudz Kullahu, Aw Utruk Kullahu

ketua umum mui, din syamsuddin menegaskan,   kewenangan sertifikasi halal dengan penetapan fatwa halal diserahkan ke mui atau dicabut semuanya dari mui.

Read More
   |    Thursday, 18/09/2014

Halal Menjadi New Global Life Style

ketua umum majelis ulama indonesia (mui), prof.dr. din syamsuddin menyatakan, sejatinya, budaya halal bukan hanya merupakan isu keagamaan. tetapi kini telah menjadi

Read More
   |    Tuesday, 16/09/2014

LPPOM MUI Tolak Sertifikasi Rokok

bogor – ada beberapa perusahaan rokok menanyakan dan mengajukan permohonan untuk proses sertifikasi halal, namun permohonan itu ditolak oleh lppom mui.

Read More
   |    Thursday, 11/09/2014

Halal jangan Dipengaruhi Politik Perdagangan

jakarta – pada prinsipnya, majelis ulama indonesia (mui) sangat mendukung, bahkan mendesak dewan perwakilan rakyat (dpr) agar dapat mengesahkan rancangan

Read More
   |    Wednesday, 10/09/2014

MUI Tegaskan Sikap atas RUU JPH

di penghujung masa jabatannya, dpr-ri periode 2009 - 2014 diperkirakan akan segera mengesahkan ruu jaminan produk halal (ruu jph). menyikapi hal tersebut, dewan

Read More
   |    Wednesday, 10/09/2014

KMA 519/2001 TENTANG SERTIFIKASI HALAL

sertifikasi halal yang dilakukan oleh mui melalui lppom mui yang sudah berjalan selama lebih dari 25 tahun, antara lain didasarkan pada keputusan menteri agama republik indonesia (kma) nomor

Read More
   |    Wednesday, 10/09/2014

Ini Dia Pemenang Lomba Share di Komunitas Halal

  bogor – “sampaikan dariku walau hanya satu ayat” begitulah sabda rasulullah swt. dengan nafas ini, para peserta training of trainer (tot) kader dakwah

Read More
 
 < 12 3 4 >  Last ›