Info Halal

LPPOM MUI Gelar Rakornas 2017

Pada Rabu-Kamis (5-6 April 2017), LPPOM MUI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diikuti oleh 33 LPPOM MUI Provinsi seluruh Indonesia. Acara yang digelar di hotel Royal Padjadjaran, Bogor, itu dibuka oleh Ketua Umum MUI, Dr. KH. Ma’ruf Amin, sedangkan sambutan pengarahan teknis disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si.

 

Dalam sambutannya, KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Rakornas LPPOM MUI diharapkan menjadi ajang untuk lebih menguatkan peran kelembagaan dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat dari barang2 konsumsi yang tidak halal. Peran tersebut semakin dirasakan urgensinya karena tidak lama lagi akan diberlakukan UU Jaminan Produk Halal dimana  LPPOM MUI akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

 

“Dari sisi pengalaman LPPOM MUI yang sudah berdiri sejak 28 tahun lalu itu tak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana LPPOM MUI meningkatkan peran dan kontribusinya di bidang halal," ujar KH Ma'ruf Amin.

 

Sementara itu, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si menegaskan ada dua hal penting dalam UU JPH. Pertama adalah mandatory sertifikasi halal, bukan mandatory halal. Tujuannya agar ada kejelasan bahwa yg halal memang benar2 halal sesuau kriteria halal. Artinya produk nonhalal tetap boleh beredar. “Negara tetap mengakomodasi produk untuk nonmuslim yang tidak perlu sertifikasi halal," ujar Lukmanul Hakim.

 

Isu kedua adalah soal skema pembiayaan. Ada 54 juta UMKM yg menurut UU JPH biaya sertifikasinya ditanggung oleh negara. Bayangkan, jika saja dari jumlah tsb setengahnya harus disertifikasi halal dengan biaya 2 juta rupiah, maka negara harus mengeluarkan anggaran sebesar 50 triliun per 2 tahun.

 

Hal lain terkait uu jph adalah, apakah standar halal akan berubah? Apakah akan ada perubahan kebijakan baru terkait halal? Menurut Lukmanul Hakim, pada dasarbya tidak ada perubahan. Yang ada, seperti disebut dalam uu, adalah kewajiban adanya auditor halal internal di perusahaan yg memiliki sertifikat kompetensi.

 

Rakornas LPPOM MUI kali ini memang cukup strategis mengingat dalam waktu dekat segera diberlakukan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Sejalan dengan itu, seperti disampaikan oleh Lukmanul Hakim, LPPOM MUI baik di pusat maupun daerah telah menyiapkan berbagai sarana dan prasana untuk menyambut pemberlakuan UU tersebut.

 

Selain membahas kesiapan  LPPOM MUI dalam menyambut pemberlakuan UUJPH, Rakornas LPPOM MUI juga membahas hal-hal menarik lainnya seperti skema akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, laporan perkembangan LPPOM MUI di berbagai daerah, penyampaian hasil assessment terhadap penerapan DPLS 21, sertifikasi untuk restoran, pedoman penilaian Sistem Jaminan Halal khusus untuk UKM, hingga kerjasama pemanfaatan auditor halal lintas provinsi.


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia