Info Halal

Dasar Fatwa Halal MUI

Bogor – Disinyalir, masih ada pihak-pihak yang ‘nyinyir’ dan mempertanyakan Legal Standing, atau dasar hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa untuk kepentingan umat di Indonesia. Demikian indikasi yang dikemukakan Dr.H.M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
 
Menjawab kenyinyiran ini, maka Sekretaris Komisi Fatwa (KF) MUI ini pun menjelaskan, dalam pertemuan silaturahim para Anggota KF MUI dengan kepengurusan LPPOM MUI di Global Halal Center, kantor LPPOM MUI Bogor. Ketika ada masalah-masalah keagamaan yang membutuhkan pendalaman dan jawaban, banyak masyarakat Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini, bertanya kepada ulama, baik sebagai personal maupun kelembagaan. Begitu pula dalam masalah sosial-kemasyarakatan dan kenegaraan. 
 
Hal ini selaras dengan makna ayat, “… maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (Q.S. An-Nahl: 43).
 
 
Memberikan Kaidah Penuntun dan Bimbingan
 
Berkenaan dengan hal terakhir ini, ia menambahkan, ada hubungan yang sangat erat antara norma agama dengan praktek sosial-kemasyarakatan. Dalam hal ini, “Komisi Fatwa MUI berperan dalam kerangka memberikan kaidah penuntun dan bimbingan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya melalui mekanisme penetapan fatwa, agar menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan dalam merespon dinamika kemasyarakatan, termasuk juga bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek),” tuturnya
 
Karena Indonesia sebagai negara hukum, maka dibutuhkan mekanisme pengakuan secara formal terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi secara ‘de facto’ MUI, dalam hal ini KF MUI bertindak sebagai Lembaga Ifta’ (Lembaga Penetapan Fatwa) guna memenuhi fungsi layanan keagamaan bagi masyarakat. Dan produknya disebut sebagai Legal Opinion, atau pandangan/pendapat hukum.
 
Legal opinion ini bisa bergerak dan ditingkatkan/diperkuat menjadi Legal Binding (Keputusan Hukum yang mengikat) ketika sudah ada mandat dari Ulil-Amri. Beberapa fatwa MUI ada yang telah bergerak dan dikukuhkan menjadi Legal Binding. Seperti fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah, tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang diserap menjadi peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah lainnya, termasuk fatwa yang terkait dengan produk halal. 
 
Dan secara ‘de Jure’, penetapan fatwa tentang produk halal oleh MUI telah dikukuhkan secara formal melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Badan POM serta MUI. Yakni, penjaminan untuk produk halal, otoritas fatwanya adalah oleh MUI. Dan SKB ini dikuatkan kembali melalui penetapan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah disahkan oleh DPR pada tahun 2014 lalu. Artinya, de facto dan de jure penjaminan serta penetapan fatwa produk halal melalui kelembagaan MUI telah mendapatkan Legal Standing yang kuat. (Usm).
 

 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia