Info Halal

Berbagai Tanggapan Tentang Kehalalan Obat

Seperti halnya produk pangan, obat-obatan juga mutlak membutuhkan sertifikasi halal jika hendak dipasarkan kepada konsumen muslim. Selain sebagai implementasi dari keimanan masyarakat, produk halal adalah hak konsumen yang dijamin oleh konstitusi. 
 
Bagaimana pandangan sejumlah tokoh masyarakat mengenai ketersediaan obat halal? Berikut Petikannya:
 
 
 
 
 
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.,
Anggota Komisi VIII DPR-RI
 
OBAT HALAL ADALAH HAK KONSUMEN
Terkait dengan pernyataan Menkes yang meresahkan umat Muslim Indonesia itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T., memberikan tanggapannya. Sebagai muslim kita tentu meyakini bahwa Allah tidak akan membuat sebuah aturan yang tidak dapat diikuti oleh manusia, sebagai yang dimaksud dalam ayat Al-Quran: Laa yukallifu-LLahu nafsan illa wus’aha...”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. 2:286).
 
“Karenanya peraturan Allah terkait kehalalan konsumsi ini, termasuk juga konsumsi obat-obatan sangat diperlukan. Kita harus  yakini bahwa ketentuan halal ini niscaya dapat kita jalankan,” anggota Majelis Pertimbangan PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini menandaskan.
 
Adapun jika ternyata pada saat ini belum ada obat yang halal untuk penyakit  tertentu, tambahnya, maka kondisi itu dapat dikatakan statusnya darurat. Tapi tentu harus disadari dan dipahami, kedaruratan itu bersifat sementara. Harus dibatasi waktunya. Tidak boleh berlaku selamanya. Yakni dengan cara melakukan banyak penelitian guna menemukan obat yang tidak mengandung unsur yang diharamkan bagi umat Islam, tidak menggunakan media yang haram dalam proses pembuatannya atau juga menggunakan unsur-unsur yang haram dalam proses pembuatannya. 
 
Kemudian Ketua PP Wanita PUI ini memberikan contoh. Vaksin Meningitis, pada awalnya diketahui mengandung atau diperoses dengan menggunakan bahan atau enzim dari babi. Namun setelah mendapat advokasi dari MUI, dalam hal ini ialah LPPOM MUI yang melakukan proses sertifikasi halal, pihak perusahaan menggantinya, sehingga kemudian ada Vaksin Meningitis yang mendapat fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI. Maka semestinya hal ini juga dapat dilakukan pada obat-obatan atau produk farmasi yang lain. 
 
“Saya yakin industri farmasi punya kemampuan untuk melakukan riset guna menghasilkan produk farmasi yang halal. Karena pada dasarnya mereka memiliki anggaran untuk riset. Tinggal mau melakukannya secara lebih spesifik ataukah tidak,” tutur Ledia yang juga aktif sebagai ketua di Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) ini.
 
Jika mereka mengkhawatirkan pangsa pasar, katanya,  mereka salah besar. Pangsa pasar obat-obatan dan produk farmasi di dunia muslimin justru sangat besar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memenuhi tuntutan umat Muslim yang dijamin haknya ini di dalam Konstitusi.  (Usm). 
 
Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo, MA
Direktur Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta
 
TANGKAL PENYAKIT DENGAN OBAT HALAL
Banyak obat mengandung bahan babi atau bahan lainnya yang diharamkan dalam Islam. Itulah berita yang beredar akhir-akhir ini. Tak pelak, kondisi itu menimbulkan keresahan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi pernyataan tersebut diungkapkan dengan lugas, secara eksplisit.
 
“Pernyataan itu jelas meresahkan masyarakat dan mengusik ketenteraman batin umat,” ujar Prof.Dr.Hj. Khuzaemah T. Yanggo, M.A., dengan nada prihatin. Dari pengamatan Direktur Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran ini, umat merasa resah dengan pernyataan seorang pejabat public, bahwa obat yang beredar di pasar jelas-jelas mengandung babi. Karena hal itu bertentangan dengan aspek keimanan yang telah melarang dengan tegas bahwa umat Islam tidak boleh mengkonsumsi produk yang diharamkan agama, termasuk produk obat-obatan. 
 
“Dengan kenyataan yang memprihatinkan ini, maka jelas obat-obatan itu harus diaudit dengan proses sertifikasi halal, agar dapat mengembalikan ketenteraman batin umat dalam mengkonsumsi produk farmasi yang dibutuhkan.” 
 
Tentang penggunaan obat itu termasuk kondisi darurat, sehingga tak perlu disertifikasi halal, Prof. Khuzaemah yang juga bertugas sebagai Guru Besar UIN Jakarta ini menegaskan, generalisasi demikian itu perlu diluruskan, seraya mengemukakan pertanyaan retoris: apa itu kondisi darurat? Menurut kaidah agama, tambahnya lagi, keadaan darurat adalah kondisi yang mengancam keselamatan jiwa atau kehidupan manusia. Dan kondisi darurat itu sendiri tentu bersifat sementara. Tidak boleh berlaku selamanya. Dan pada kenyataannya, ada banyak obat yang digunakan bukan dalam kondisi darurat. Seperti hanya terkena penyakit flu, batuk, sakit nafas, penyakit kulit, dll. 
 
KH.Drs. Sulhan Abu Fitra, MA 
Ketua PP Persatuan Umat Islam (PUI)
 
MENENTUKAN KEHALALAN 
HARUS DENGAN PENELITIAN
Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa penyakit itu berasal dari Allah, dan yang menyembuhkan penyakit pada hakikatnya juga hanya Allah. Namun untuk menghilangkan penyakit itu, agar sembuh, tentu harus dilakukan ikhtiar dengan berobat. Tidak boleh pasrah secara pasif. Maka berobat, sebagai upaya yang aktif, juga harus mengikuti tuntunan agama yang telah ditetapkan Allah. 
 
“Berobat itu harus dengan cara yang halal. Dan untuk meyakini kehalalan obat yang dikonsumsi untuk mengobati penyakit, tentu harus dilakukan penelitian yang mendalam dengan proses sertifikasi halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI,” tutur KH Drs. Sulhan Abu Fitra, MA yang menjabat Ketua PP Persatuan Umat Islam (PUI), menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) yang menyatakan bahwa obat tidak perlu disertifikasi halal. 
 
Kemudian tokoh umat yang aktif membina beberapa Majlis Ta’lim di kawasan Jabodetabek ini mengutip hadits Nabi saw yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, serta memberikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah, namun janganlah berobat dengan yang haram.” (H.R. Abu Dawud dari Abu Darda’).
 
Disebutkan pula hadits yang lain, diriwayatkan dari Usamah bin Syarik, ia berkata: "Seorang Arab badui bertanya: "Wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat?" Rasulullah Saw bersabda: "Berobatlah, karena Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkan-Nya, kecuali satu penyakit!" Para sahabat bertanya: "Penyakit apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tua." (H.R. At-Tirmidzi).
 
Adapun mengkonsumsi obat dalam pandangan agama, tambah anggota Komisi Fatwa MUI ini lagi, hanya sebagai ikhtiar atau upaya. Yaitu mengikuti sunnah Nabi saw yang telah disebutkan dalam hadits tsb., untuk mengurangi dan/atau menghilangkan rasa sakit serta memulihkan kesehatan dari penyakit yang diderita. Oleh karena itu, mengkonsumsi obat haruslah dengan cara yang sesuai pula dengan tuntunan Islam. Yakni harus dengan obat yang halal. Tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam agama. 
 
Kalau pada kenyataannya saat ini banyak obat-obatan yang sangat diduga mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti yang telah diakui sendiri oleh Menkes itu, maka harus di-clearkan dengan proses sertifikasi halal. “Proses sertifikasi halal dengan penelitian yang mendalam melalui audit halal oleh LPPOM MUI sangat diperlukan untuk mengetahui kandungan bahan dan proses pembuatan obat, sedangkan penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI diperlukan untuk menetapkan hukum halal-haramnya sesuai dengan kaidah syariah,” tandas tokoh cendekiawan Muslim yang giat menulis dan menerbitkan buku-buku tentang panduan keislaman bagi umat ini. 
 
Berkenaan dengan pernyataan Menkes pula bahwa penggunaan obat itu termasuk kondisi darurat, KH. Sulhan yang aktif di Komisi Fatwa MUI ini menegaskan pula, “Berbicara tentang kondisi darurat itu harus dengan kajian Fiqh, dan harus mengikuti standar Fiqh. Maka tidak boleh gampang mengatakan kondisi darurat tanpa ada standar yang jelas.”
 
Kemudian Ketua PUI ini mengemukakan pertanyaan retoris, “Menkes menyatakan kondisi darurat, lantas apa standarnya” Dia punya standar Fiqh atau tidak?” 
 
Sebab, menurut tokoh umat ini, bahasa darurat itu adalah bahasa domain Fiqh. Itu merupakan kaidah agama, dengan kompetensi serta otoritas para ulama. Dan di Indonesia, representasinya adalah MUI. Maka tentu tidak boleh semua orang menyatakan kondisi darurat dalam aspek yang berkaitan dengan keagamaan. (Usm). 
 

 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia