Info Halal

MUI Siap Melakukan Sertifikasi Auditor Halal

Sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014, salah satu tugas yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal yang akan menjalankan fungsinya sebagai Auditor di Lembaga Pemeriksa Halal (Pasal 10 dan Pasal 14 tentang persyaratan auditor Halal). Hal ini diperkuat juga dengan PP No. 31 Tahun 2019 Pasal 22 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MUI.

Tugas ini tentunya sebuah amanah yang cukup berat, karena pada saat dikeluarkannya UU tersebut pemerintah, dalam hal ini BPJPH, belum memiliki standard yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi auditor Halal tersebut. Namun MUI bergerak cepat dengan segera membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang didirikan pada tanggal 5 April 2016.

LSP LPPOM MUI pun bergerak cepat dengan berinisiatif menyusun Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus tentang Jabatan Auditor Halal. Melalui pembahasan maraton, akhirnya pada tanggal 19 Desember 2017 lembaga itu berhasil menyusun SKK Khusus tersebut dan telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja RI Nomor Kep.371/LATTAS/XXI/2017.

Berdasarkan SKK Khusus tersebut LSP LPPOM MUI kemudian segera mengajukan skema sertifikasi Auditor Halal ke BNSP untuk diverifikasi. Pada tanggal 1 Oktober 2018 BNSP mengeluarkan surat bukti verifikasi SKEMA SERTIFIKASI untuk JABATAN KERJA AUDITOR HALAL.

Ini pun belum cukup, karena LSP harus segera mengajukan penambahan ruang lingkup untuk skema sertifikasi jabatan kerja Auditor Halal (DSS.02) ke BNSP dan membuat serta melakukan uji coba perangkat uji agar dapat melakukan sertifikasi kompetensi Auditor Halal. Namun karena kerja keras yang dilakukan dan kerja sama yang baik dari pihak BNSP, akhirnya SK LISENSI untuk PENAMBAHAN RUANG LINGKUP AUDITOR HALAL tersebut berhasil didapatkan pada tanggal 25 APRIL 2019.

Berdasarkan lisensi tersebut saat ini LSP LPPOM MUI telah melakukan sertifikasi terhadap auditor Halal internal LPPOM MUI. Pekerjaan ini tentu tidak sederhana, karena lembaga tersebut harus melakukan sosialisasi terhadap isi SKK Khusus kepada calon asesi. Walaupun sebenarnya pemeliharaan kompetensi auditor telah dilakukan oleh LPPOM MUI, namun karena tuntutan undang-undang, maka terhadap auditor internal LPPOM MUI pun tetap harus dilakukan sertifikasi.

Saat ini LSP LPPOM MUI telah memiliki 46 asesor, yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 37 orang, sisanya 9 orang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh BNSP dan sedang menunggu proses administrative penerbitan sertifikatnya. Dengan modal SDM tersebut, menurut Nur Wahid sebagai kepala LSP LPPOM MUI, menyatakan siap untuk melakukan proses sertifikasi auditor secara bertahap. Saat ini LPPOM MUI pusat dan daerah memiliki lebih dari 1000 auditor, yang secara bertahap sudah mulai dilakukan proses sertifikasi.

Untuk melakukan sertifikasi terhadap calon auditor lain dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM MUI, masih ada kendala administrative yang harus diselesaikan.

Pertama, LSP LPPOM MUI adalah LSP P2 yang hanya bisa melakukan sertifikasi terhadap jejaring yang dimiliki. Menurut aturan BNSP, LSP P2 tidak dapat melakukan sertifikasi secara umum, karena yang berhak melakukan itu adalah kategori LSP P3.

Kedua, standard yang digunakan sebagai rujukan adalah SKK Khusus. Menurut ketentuan Depnaker, SKK Khusus juga digunakan untuk kepentingan khusus di satu organisasi. Sedangkan standard yang dapat digunakan secara Nasional berupa SKKNI yang disusun melalui proses konvensi tingkat nasional.

Untuk hal ini BPJPH sebenarnya telah melakukan upaya penyusunan SKKNI yang juga menggunakan SKK Khusus MUI sebagai acuan. Team penyusunnya pun melibatkan 5 orang dari MUI, 3 di antaranya adalah pengurus LSP LPPOM MUI. Namun proses ini belum tuntas dan masih menunggu finalisasi di Kementerian Tenaga Kerja.

Ketiga, MUI dan BPJPH belum sepakat mengenai aturan main dan tata kerja antar lembaga dalam pelaksanaan sertifikasi Halal, termasuk dalam pelaksanaan sertifikasi auditor Halal ini. Kesepakatan teknis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk SK Menteri Agama atau MoU antar lembaga saat ini sedang dibahas di team khusus.

Dengan segala keterbatasan dan kendala administrative tersebut LSP LPPOM MUI telah melangkah jauh dengan melakukan sertifikasi Auditor Halal di lingkungan LPPOM MUI. Diharapkan agar segala kendala ini segera dapat diatasi, sehingga MUI melalui LSP nya dapat segera melakukan sertifikasi calon auditor, di samping infra struktur lainnya yang sedang disiapkan oleh BPJPH. (Adv)


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia