Info Halal

Lengkap, Jaringan LPPOM MUI Kini Ada Di 34 Provinsi

(Kaltara) - LPPOM MUI Pusat pada 22 Agustus 2019 telah melantik pengurus LPPOM MUI Kalimantan Utara (Kaltara), di Tanjung Selor, Bulungan. Pelantikan pengurus LPPOM MUI Kaltara menjadi penting dan bersejarah karena dengan adanya LPPOM MUI Kaltara maka genaplah jaringan LPPOM MUI di seluruh Indonesia yang menjangkau 34 provinsi. Selain itu, keberadaan LPPOM MUI Kaltara juga semakin memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal, yang selama ini harus dilayani oleh LPPOM MUI Kalimantan Timur. 
 
Direktur LPPOM MUI Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si yang dalam sambutannya diwakili oleh Kepala Bidang Informasi LPPOM MUI, Farid Mahmud, SH menyatakan, LPPOM MUI Kaltara dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal ketersediaan produk halal, baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya. Dalam konteks ini, peran dan fungsi LPPOM MUI Kaltara sungguh sangat strategis karena berada di wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara produsen aneka ragam produk yang juga beredar di wilayah ini. Keberadaan LPPOM MUI Kaltara diharapkan menjadi filter bagi masuknya barang impor yang belum terjamin kehalalannya, sekaligus juga sebagai penguat daya saing produk lokal dengan sertifikasi halal. 
 
Kepada para pengurus LPPOM MUI Kaltara ditegaskan agar sertifikasi halal dilakukan secara profesional dan transparan, serta dilakukan sesuai dengan standar yang ada, yakni HAS 23000. 
 
Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai himayatul ummah, khususnya dalam hal konsumsi pangan halal, MUI membutuhkan para ahli di bidang ilmu pangan. Di sisi lain, keberadaan Komisi Fatwa juga sangat penting dalam mengkaji dari sisi syariahnya. 
 
Oleh karena itu, LPPOM MUI dan Komisi Fatwa bisa berjalan secara sinergis agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.  
 
Hubungan kelembagaan di lingkungan MUI diatur dengan sangat jelas dalam SK MUI Nomor 131 Tahun 2014, yang pada intinya menegaskan bahwa hubungan tata kerja antara LPPOM MUI dengan Komisi Fatwa bersifat koordinatif, sedangkan hubungan antara LPPOM MUI Pusat dengan LPPOM MUI Provinsi bersifat struktural. (***)

 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia