Info Halal

Tasyakur Milad Ke-44: MUI Mantapkan Misi Himayatul-Ummah

Jakarta – Telah 44 tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkiprah sebagai lembaga umat. Dengan Tasyakur Milad atau Peringatan Ulang Tahun ke-44 kini, MUI kian memantapkan peran dan tugasnya sebagai Khadimul-Ummah, melayani berbagai kepentingan umat Muslim dalam konteks keagamaan. Juga sebagai Shadiqul-Hukumah, mitra pemerintah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, selaras dengan tatanan Konstitusi dan filosofi negara. Demikian dikemukakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof.DR.K.H. Ma’ruf Amin, dalam sambutannya pada Tasyakur Milad MUI ke-44, 27 Juli 2019 di Jakarta.

“Mengemban peran Khadimul-Ummah, MUI berupaya menunaikan misi Himayatul Ummah, melindungi dan membentengi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan masyarakat,” tutur tokoh umat ini.

Misi melindungi umat ini, jelasnya lagi, dari berbagai hal yang negatif. Di antaranya melindungi dari I’tiqodil—Fasidah, aqidah yang rusak; Afkar Al-Munharifah, cara berpikir yang menyimpang; Muamalah Ghoiri Syar’iyyah, aspek-aspek ekonomi yang tidak sesuai dengan Kaidah Syariah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah melindungi umat Muslim, utamanya, dari Syurbi wal Akli Ghoiri Halal, mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga barang gunaan yang tidak jelas kehalalannya.

Fungsi Himayatul-Ummah dilakukan, di antaranya, dengan membuat dan menetapkan fatwa, taushiyah, rekomendasi maupun himbauan bagi umat Islam, khususnya. Juga ditujukan kepada berbagai pihak maupun kalangan masyarakat, serta perorangan, termasuk instansi pemerintah, agar berjalan sesuai dengan kaidah syariah.

Banyak dari produk MUI berupa fatwa dan berbagai rekomendasi itu yang kemudian berfungsi dan diadopsi menjadi bahan acuan bahkan juga diimplementasikan dalam pembuatan peraturan pemerintah secara formal. Seperti perundang-undangan, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan berbagai peraturan daerah.

Dalam bidang Muamalah, MUI telah pula berupaya mengembangkan aspek-aspek ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Seperti perbankan, asuransi, bursa efek dan pasar modal yang selaras dengan kaidah syariah. Dengan implementasi yang terus dikembangkan itu, pemerintah kemudian membentuk dan menganut “Dual Economic System”, yakni sistem ekonomi yang bersifat konvensional, dan sistem ekonomi yang berdasarkan syariah, dengan mengacu dan merujuk pada berbagai fatwa maupun rekomendasi bidang Muamalah yang telah ditetapkan oleh MUI.

 

Mengembangkan Sistem dan Proses Sertifikasi Halal

Lebih lanjut lagi, guna memantapkan upaya melindungi umat dari mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga barang gunaan yang tidak jelas kehalalannya, MUI membentuk  Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini diamanahkan dan ditugaskan untuk membuat serta mengembangkan sistem sekaligus juga melakukan proses sertifikasi halal. Sistem sertifikasi halal yang dikembangkan LPPOM MUI telah pula diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara.

Dalam konteks nasional, tokoh ulama terkemuka ini memaparkan pula, tuntutan umat akan kehalalan produk yang dikonsumsi terus disuarakan oleh MUI. Dengan begitu, DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam undang-undang tersebut, peran MUI bukan hanya diperkuat, bahkan juga ditambah. Selain sebagai lembaga umat yang bewenang menetapkan Fatwa Halal, MUI juga memiliki otoritas untuk turut mengakreditasi aspek syariah dalam pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal, turut menilai kompetensi aspek syariah bagi para auditor halal dan penyelia halal. 

 

Acara Sangat Istimewa

Mengusung tema “Meningkatkan Pengkhidmatan dan Kemitraan MUI dalam Rangka Penguatan Ukhuwah Islamiyah dan Persatuan Bangsa”, Tasyakur Milad MUI kali ini, menurut Ketua Panitia, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., tergolong sangat istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Acara ini juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan terimakasih MUI kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Ketua Umum MUI, Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin untuk memimpin bangsa kita Indonesia selama lima tahun ke depan, sebagai Wakil Presiden, mendampingi Presiden terpilih Joko Widodo,” ujarnya.

Selain dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Tasyakur Milad ini juga diikuti oleh jajaran pengurus MUI Pusat, para Pimpinan MUI Daerah, tokoh cendekiawan muslim, kalangan pesantren, pemuka masyarakat dan duta besar negara-negara sahabat. (USM)


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia