Info Halal

Waketum MUI: Kewajiban Menjaga Fitrah Dengan Konsumsi Halal

Bogor — “Halal Bi Halal merupakan momen kebersamaan bagi kita sekaligus sebagai tadzkirah atau pengingat untuk kembali sebagai insan yang fitri. Di antara ciri serta upaya menjaga kesucian fitrah insaniyah adalah dengan mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya,” tutur Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Keluarga Besar LPPOM MUI, yang diselenggarakan pada 15 Juni 2019 di Global Halal Center, Bogor.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini menambahkan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu merupakan kewajiban yang telah diperintahkan Tuhan dengan tegas di dalam Al-Quran. Kemudian ia mengutip ayat yang artinya:  “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 168-169).

 

Apresiasi Bagi LPPOM MUI

Oleh karena itu, para pimpinan MUI sangat mengapresiasi tinggi upaya-upaya yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam menjamin kehalalan produk yang dipasarkan di Indonesia. Yakni dengan mengembangkan sistem dan proses sertifikasi halal yang terus berlanjut hingga kini.

Lebih lanjut lagi, Ketua Dewan Pengawas LPPOM MUI ini menjelaskan, sebagai pelopor sertifikasi produk halal, LPPOM MUI telah diakui eksistensinya, baik di dalam maupun luar negeri. Standar Halal “HAS 23000” telah diterapkan di Indonesia dan telah pula diadopsi oleh lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal luar negeri. Selain menerapkan “HAS 23000” lembaga sertifikasi halal mancanegara itu juga meminta pengakuan dari MUI. 

Bahkan kiprah yang dilakukan LPPOM MUI telah pula mendapat apresiasi dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas nasional maupun internasional. Di antaranya dengan memperoleh sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), berupa sertifikat akreditasi SNI ISO IEC 17065:2012 sebagai Lembaga Sertifikasi Halal. Kemudian juga berhasil mengantongi sertifikat KAN dengan penambahan ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016.

LPPOM MUI selama 30 tahun selain telah menjamin kehalalan produk, juga berperan sebagai penopang dan penyebar informasi produk halal di Indonesia. Dan pasca diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diamanatkan di dalam Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), LPPOM MUI harus menyiapkan segala sesuatunya untuk memainkan peran baru yang diberikan oleh Pemerintah. LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal perlu memantapkan langkah di masa transisi, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Direk