Info Halal

LPPOM MUI Terus Kawal Sertifikasi Halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar buka bersama media pada 27 Mei 2019 di Hotel Teraskita, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan para awak media. Pada kesempatan ini pula dipaparkan kaitan UU JPH dengan LPPOM MUI dan capaian-capaian teranyar LPPOM MUI.

Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si, Direktur LPPOM MUI, mengungkapkan bahwa LPPOM MUI akan terus mengawal dan berkiprah secara nyata dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. “Perlu ditekankan, UU JPH justru memberikan penguatan kepada LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Apalagi ditambah dengan akreditasi ISO 17065 dan 17025 yang telah didapatkan LPPOM MUI. Dengan begitu, produk nasional Indonesia bisa lebih mudah menembus pasar halal dunia, khususnya Uni Emirat Arab (UEA) sebagai halal hub di kawasan Timur Tengah,” paparnya.

Ditinjau dari suprastruktur dan infrastruktur, saat ini pemerintah belum bisa dikatakan siap untuk menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Penguatan dengan penandatanganan Peraturan Presiden (PP) saja tidak cukup, harus ada turunan aturan lainnya. “Jangan sampai pada Oktober nanti yang timbul justru kekacauan. Bisa bayangkan, jumlah UMKM 36 juta di seluruh Indonesia. Saat ini, baru 5% UMKM yang tersertifikasi. Pemerintah harus segera menetapkan interpretasi UU JPH yang baku beserta aturan turunannya,” ujar Lukmanul Hakim.

Salah satu yang sering menjadi kendala bagi UMKM adalah biaya. Pemerintah harus menyediakan biaya untuk sertifikasi halal sebagai konsekuensi atas pemberlakukan UU JPH. “Jangan sampai UU JPH beserta PP-nya menjadi alat bunuh massal UMKM. Saya sudah mengingatkan dari jauh hari, pemerintah harus berhati-hati dalam membaca serta memberlakukan UU dan PP ini. Sementara itu, LPPOM MUI tetap maju dan bergerak seperti biasanya. Bahkan kami akan melakukan perluasan ruang lingkup dalam sertifikasi halal,” tambahnya.

Lukmanul Hakim juga menambahkan bahwa LPPOM MUI akan melakukan launching sistem sertifikasi online (Cerol), bertepatan dengan penyelenggaraan Halal Bihalal bersama perusahaan. “Sampai saat ini, Cerol terus mengalami perkembangan. Boleh jadi orang lain baru saja membicarakan sistem sertifikasi halal, sedangkan LPPOM MUI sudah masuk ke generasi ketiga,” jelasnya. Ini merupakan salah satu bentuk pengawalan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal.

Berdasarkan tindak lanjut hasil rapat Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada 24 April 2019, diputuskan bahwa LPPOM MUI berhak mendapatkan akreditasi penambahan ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) dan lingkup skema UEA S.2055-2.2016 dari lembaga akreditasi tersebut. Sebelumnya yakni pada tahun 2016, laboratorium halal LPPOM MUI telah memperoleh sertifikasi Akreditasi SNI ISO/IEC 17025 meliputi pengujian Deteksi Porcine DNA menggunakan Real-Time PCR dengan ruang lingkup Daging dan Produk Olahannya, Bahan Sediaan Obat/Farmasi, dan Bumbu dengan nomor akreditasi LP-1040-IDN. (YN)


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia