Info Halal

Terkait Halal, IHW Surati Presiden Joko Widodo

Jakarta - Indonesia Halal Watch (IHW) menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali soal potensi serbuan produk halal dari Malaysia ke Indonesia tanpa melalui sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

"IHW menyurati agar Presiden mengkaji perjanjian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) sehingga isinya tidak merugikan Indonesia," kata Direktur Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu, seperti dilansir antaranews.com.

 

Ikhsan mengatakan IHW juga meminta pemberlakuan sertifikasi ganda produk halal Malaysia. Artinya, produk mereka yang masuk harus disertifikasi ulang oleh MUI.

 

Sebelumnya, Kantor Berita Malaysia Bernama yang dikutip salaamgateway.com pada akhir Januari memberitakan akan terjadi perjanjian pada April 2019 antara BPJPH dan Jakim soal tidak perlunya proses sertifikasi ulang MUI untuk produk halal Malaysia yang masuk ke Indonesia.

 

"Jika keberadaan MoU sebagai pengakuan produk halal untuk dua negara, maka Malaysia yang lebih diuntungkan karena Indonesia bisa menjadi pasar mereka. Sementara pertumbuhan UMKM di Indonesia bisa terancam karena harus bersaing dengan produk Malaysia," kata dia.

 

Dia mengatakan bahwa jika nota kesepahaman Indonesia-Malaysia itu benar terjadi, hal itu akan sangat merugikan pengusaha dan masyarakat Indonesia karena hanya menjadi pasar produk halal dari Malaysia.

 

Hal itu, kata dia, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang melindungi para pengusaha Indonesia dan produknya dari serbuan komoditi asing.

 

"Pasal 10 UU JPH menyebutkan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Artinya produk dari manapun termasuk dari luar negeri dan khususnya Malaysia yang masuk ke Indonesia wajib mendapatkan keputusan penetapan halal dari MUI," kata dia.

 

Dengan kata lain, kata dia, tidak ada lembaga di Indonesia selain MUI yang bisa menyatakan kehalalan suatu produk, bahkan BPJPH sekalipun. Semua produk yang masuk ke Indonesia harus dicek ulang kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia sesuai Standar Produk Halal dari MUI.

 

"Apa yang ditetapkan halal oleh Jakim di Malaysia seharusnya hanya berlaku di negara itu saja, tidak ke Indonesia," katanya. 

 

Menanggapi tindakan IHW, Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Sumunar Jati menyatakan, perjanjian perdagangan bilateral memang menjadi kewenangan pemerintah, tentu saja setelah mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya, apakah pengusaha kita, khususnya pelaku UMKM, sudah siap dengan kebijakan tersebut? Apakah instrumen hukum untuk mengatur kebijakan tersebut sudah memadai? "Saya kira kalau kita belum siap ya mestinya ditinjau kembali. Dalam konteks itu, tindakan IHW bisa kita pahami," kata Sumunar Jati. (***)


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia