Info Halal

Siapa Meributkan UU JPH

Jakarta -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, tidak ada satupun negara yang mengatur Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) seperti di Indonesia. Namun, ada yang tersembunyi dalam Pasal 44 UU JPH No. 33 Tahun 2014 bahwa perusahaan yang besar harus memberikan subsidi atas biaya sertifikasi halal Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). 
 
"UMKM itu tidak dikecualilan dalam pasal tersebut. Artinya, Oktober 2019 semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikasi halal," ujar Ikhsan dalam bedah buku 'Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
 
Menurutnya, kewajiban sertifikasi halal pada 2019 yang dibebankan kepada UMKM, seharusnya mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Solusi yang paling tepat adalah negara memberikan subsidi kepada UMKM.
 
"Jadi tidak hanya mengatur, tapi juga negara wajib bertanggungjawab. Inilah bentuk riil perlindungan negara terhadap agama bangsanya. Nah, Indonesia saat ini sudah melindungi, tinggal memfasilitasi saja," katanya.
 
Dalam kesempatan sama, Direktur LPPOM Dr. MUI Lukmanul Hakim menjelaskan, pihaknya sejak awal telah menyusun naskah akademik UU JPH dalam Badan Penyusunan Hukum Nasional (BPHN) sejak tahun 2005.
 
"Perjuangan Undang-Undang ini tidak gampang. Panjang sejarahnya. Kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituduh merebutkan atau meributkan, kami akan bisa walk out saat bpenyusunan UU ini di DPR. Tapi kan tidak. Tidak ada maksud kami meributkan,"  kata Lukmanul Hakim.
 
Menurutnya, implementasi UU No. 33 Tahun 2014 sulit dilakukan di Oktober 2019. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), ada 3,6 juta produk pada tahun 2017. Karena itu, ia tidak ingin MUI dijadikan kambing hitam jika kewajiban sertifikat halal ini diberlakukan. 
 
"Kami tidak ingin ujung-ujungnya MUI dituntut. Kami dituduh memaksakan kehendak. Ini produk DPR. Jangan sampai Undang-Undang ini menjadi alat bunuh massal bagi UMKM," tegasnya.
 
Dalam pembiayaan sertifikasi halal, negara harus membiayai Rp1.350.000 dikalikan 3,6 juta UMKM dan dibutuhkan 25.000 auditor yang tersertifikasi MUI pada Oktober 2019 mendatang.
 
"Saya tidak ingin pemerintah dianggap melanggar Undang-Undang. LPPOM MUI baru melaporkan 30.000 UMKM yang tersertifikasi. Jangan menuduh LPPOM MUI tidak bekerja. Sebab, sertifikasi ini bersifat voluntary dan kami tidak dapat memaksakan," ujarnya.
 
Berdasarkan temuannya, banyak UMKM tidak mampu membiayai sertifikat halal. Sehingga, hadirnya pemerintah melalui BPJPH harus menjadi solusi secara integral atas pembiayaan sertifikasi halal. Lukmanul mempertanyakan apakah UU 33/2014 dimaksudkan untuk melindungi konsumen atau untuk menambah pendapatan negara?
 
"Ini yang menjadi perdebatan kami beberapa waktu lalu. Artinya, jika pemerintah tidak mampu menjawab, maka UU ini yang ditujukan untuk melindungi konsumen tetapi justru untuk menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," tandasnya.
 
Sementara itu, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mengingatkan agar pemerintah dapat mematuhi peraturan yang ada. Sebab, jika tidak, masyarakat dapat menggugat pemerintah.
 
"Aturan itu harus lebih baik ke depannya, baik untuk konsumen maupun lembaga yang menjalankan fungsi-fungsinya," ujarnya.
 
Tobing menjelaskan, konsumen berhak mendapatkan informasi pangan yang halal dan jujur. Hal itu sesuai dengan amanat UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mewajibkan produsen memproses produk secara halal.
 
"Dari sisi sanksi, memang harus ditindaklanjuti. Jangan hanya menarik dari peredaran konsumsi atau administratif. Jika belum ada sanksi di UU JPH, maka dapat mengacu pada UU Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana dua tahun," ujarnya.
 
Ketua GAPMMI Rahmat Hidayat menambahkan, aturan yang dibuat dan disepakati bersama harus mampu diimplentasikan baik oleh pemerintah maupun produsen.
 
Karenanya, negara tidak boleh menghindar dengan cara subsidi silang. Di saat yang sama, ketakutan para mpengusaha terhadap kewajiban sertifikat halal lakan hilang. "Tanggungjawab pemerintah sangat berat terhadap implementasi Undang-Undang (JPH) ini," pungkasnya. (AZ)

 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia