Info Halal

SERTIFIKASI HALAL TETAP KE MUI

Pemerintah diminta mengamandemen Pasal 65 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini mengemuka pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Indonesia Halal Watch (IHW) di Hotel Sofyan Cut Mutia, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

 

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah menilai pasal tersebut sudah kadaluarsa. Pada pasal itu mengamanatkan pemerintah harus menerbitkan PP sebagai peraturan pelaksana maksimal dua tahun setelah UU JPH ini disahkan. UU JPH disahkan pada 17 Oktober 2014.

 

“Seperti diketahui, UU JPH ini diketok pada 2014 saat masa akhir Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono menjabat. Tetapi hingga sekarang PP belum ada. Padahal PP harus terbit dua tahun setelah UU disahkan. Jelas pasal 65 ini sudah kadaluarsa, karena sudah lebih dari dua tahun PP tidak kunjung terbit. Semestinya PP selesai pada 17 Oktober 2017,” ungkap Ikhsan.

 

Ikhsan melanjutkan, pemerintah harus segera mengamandemen pasal 65 UUJPH untuk dapat menerbitkan PP sebagai Peraturan Pelaksanaan. Karena jika PP diterbitkan tanpa mengamandemen pasal 65 maka pemerintah dapat dianggap melanggar ketentuan UU JPH.

 

Belum adanya PP ini kemudian berpengaruh dengan tidak berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga sampai saat ini BPJPH belum dapat menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal dari dunia usaha, baik dari segi administrasi, tarif maupun sistemnya. 

 

Dikatakan Ikhsan, sampai saat ini belum ada satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang lahir dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI, seperti yang disyaratkan oleh UU JPH. Karena syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki minimal 3 orang auditor halal yang telah memperoleh sertifikasi dari MUI.

 

“BPJPH dan MUI belum dapat merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan standarisasi untuk sertifikasi auditor halal, karena belum dilakukan perjanjian kerjasama (PKS BPJPH - MUI),” kata Ikhsan.

 

Ikhsan juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal secara masif. Hal ini diperlukan mengingat wajib sertifikasi (mandatory) akan dimulai pada Oktober 2019. “Karena apabila sampai batas waktu mandatory sertifikasi dan produk mereka belum bersertifikasi halal, maka akan terkena sanksi berupa denda maupun sanksi pidana sekaligus sebagaimana Pasal 56 dan 57 UU JPH,” ujar Ikhsan.

 

Ikhsan mengungkapkan, UU JPH ini sangat mendesak untuk segera diterapkan, guna membendung serbuan produk impor. “UU JPH dapat dipergunakan sebagai ketentuan non tarif barrier atau proteksi bagi produk impor sehingga dapat membendung secara selektif masuknya produk impor ke dalam negeri, sekaligus menjadikan UUJPH sebagai  instrumen bagi penguatan rupiah terhadap dollar,” kata Ikhsan.

 

Belum berfungsinya BPJPH ini jangan sampai merugikan dunia usaha. Maka dijelaskan Ikhsan, sesuai dengan Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH maka MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH berfungsi dengan perangkat kelengkapannya. “Tidak boleh ada keraguan bagi dunia usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal,” tegas Ikhsan.

 

RPP Segera Selesai

Sementara itu Kepala BPJPH Sukoso yang juga hadir pada FGD Indonesia Halal Watch mengaku jika pemerintah tengah mempercepat terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal. Sukoso mengatakan RPP ini tengah dibahas oleh kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

 

Sukoso optimis RPP ini rampung dalam waktu dua bulan ke depan. “Sekarang prosesnya sudah 40 persen. Saya optimistis satu dua bulan ini selesai. Saat ini Sekretaris Negara telah meminta paraf dari beberapa menteri terkait, selanjutnya diurus biro hukum Kementerian Agama. Sebagian sudah ditandatangani,” ungkap Sukoso.

 

Dikatakan Sukoso, lembaga yang dipimpinnya ini memang belum dapat berfungsi sebelum PP keluar. Namun, Sukoso membantah jika BPJPH tidak bekerja. Saat ini, tim BPJPH mengaku telah melakukan persiapan-persiapan, diantaranya membangun Sistem Jaminan Halal (SJH).

 

“Saya ini tidak tidur. Saya berkeliling ke 20 provinsi guna memberi semangat mempersiapkan BPJPH di provinsi. Kami tetap bekerja meski belum ada anggaran, karena memang kami belum resmi menjadi satker (satuan kerja),” ujar Sukoso.

 

Sementara itu, Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Sumunar Jati menyatakan, pihaknya mengapresiasi prakarsa Indonesia Halal Watch yang menyelenggarakan FGD tentang UU JPH, karena kepastian tentang pemberlakuan UU tersebut sangat penting bagi sertifikasi halal di Indonesia.

 

Secara kelembagaan, tambah Sumunar Jati, LPPOM MUI telah mempersiapkan diri, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM). Bahkan sejak enam tahun lalu,  lembaga ini telah mengimplementasikan layanan sertifikasi halal berbasis online melalui Cerol SS23000. Auditor LPPOM MUI secara periodik selalu mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi, yang kemudian diakui sebagai bagian proses akreditasi LPPOM MUI oleh Komite Akreditrasi Nasional (KAN).

 

“Layanan sertifikasi halal bagi kalangan pengusaha dan perlindungan terhadap masyarakat harus tetap dijalankan. Jadi, bagi kami, the show must go on,” ujar Sumunar Jati.  * []

 


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia