Info Halal

MUI Gelar Ijtima Ulama Ke-6

Banjarbaru, Kalsel – Dalam sejarah da’wah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, tidak ada pemisahan agama dengan politik. Hal ini dibuktikan oleh fakta Siroh Nabawiyah bahwa Baginda Nabi saw adalah juga seorang pemimpin pemerintahan yang mengimplementasikan tatanan politik dengan nilai-nilai agama. Demikian dikemukakan Prof.DR.K.H. Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI dalam sambutannya pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-6 Se-Indonesia, 07 Mei 2018 di Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kalsel).

 

Oleh karena itu, “Kepemimpinan politik kontemporer tentu harus pula dibingkai dengan koridor tuntunan agama,” tuturnya.

 

Jangan sampai, ia menambahkan, agama hanya dijadikan sebagai alat untuk memperoleh dukungan umat beragama. Lalu setelah berkuasa malah mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dan agenda Ijtima’ Ulama yang diselenggarakan kini dengan tema “Meningkatkan Peran Ulama dalam Melindungi dan Memajukan Umat, Bangsa dan Negara” juga membahas masalah-masalah keagamaan dengan kondisi kehidupan politik kontemporer.

 

 

Aspirasi Umat

 

Lebih lanjut lagi, tokoh ulama ini menjelaskan, hasil-hasil keputusan Ijtima Ulama ini sejatinya merupakan aspirasi umat Islam Indonesia. Maka tentu pemerintah harus memperhatikan aspirasi umat ini, yang diimplementasikan dalam setiap kebijakan kenegaraan.

 

Termasuk kebijakan implementasi halal yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal, yang hingga kini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya masih belum juga rampung. Pembahasannya terkesan alot, sehingga belum beres-beres juga. Akibatnya terasa berdampak menimbulkan ketidak-pastian bagi sebagian kalangan masyarakat maupun pengusaha.

 

Sementara Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, mengemukakan, sedianya Agenda Nasional Ijtima Ulama ini akan dibuka resmi oleh Presiden Jokowi. Namun karena berhalangan, maka pembukaan acara yang diikuti oleh lebih dari 700 tokoh ulama dan cendikiawan Muslim ini didelegasikan dan dibuka oleh Menteri Agama.

 

Dalam sambutan pembukaan acara, Menag memaparkan dengan menukil satu hadits yang terkenal bermakna: ”Ulama itu adalah pewaris para Nabi.” Dan kehadiran para ulama, diakui menjadi “Sirojul-Ummah” obor penerang kehidupan bagi umat.

 

Sehingga diakui pula, “Penetapan fatwa oleh para ulama itu adalah untuk kemaslahatan, sekaligus juga kesuksesan hidup bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat,” ujarnya.

 

Sedangkan Sekretaris Komisi Fatwa (KF) MUI sebagai Steeringcommittee. Dr.H.M. Asrorun Niam Sholeh, M.A., menuturkan, “Forum ini merupakan wahana mudzakaroh, diskusi, dan pembahasan fatwa-fatwa keagamaan yang bersifat strategis, menjadi agenda rutin setiap tiga tahun sekali. Pada kali ini diikuti oleh lebih dari 700 ulama dari Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, Lembaga-lembaga Fatwa Ormas Islam tingkat Nasional, unsur pondok pesantren, unsur Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam, serta para cendekiawan dan pakar Muslim di bidang hukum Islam.”

 

 

Tiga Bahasan Utama

 

Pembahasan meliputi tiga bidang, jelasnya lagi. Pertama, Masail Asasiyah Wathoniyah mencakup masalah-masalah kebangsaan yang bersifat strategis, fiqhiyyah kontemporer, dan hal-hal yang terkait peraturan perundang-undangan. Kedua, Masail Fiqhiyyah Mu’ashiroh meliputi: zakat dan pengelolaannya serta kepatuhan syariah dalam penyelenggaraannya; masalah haji, mulai dari aspek manasik sampai pengelolaan Dam dan kesehatan haji; donor organ, stemsel atau sel punca, dan sejenisnya.

 

Lebih spesifik lagi ia menjelaskan, termasuk dalam Masail Fiqhiyyah Mu’ashiroh  adalah masalah-masalah perkembangan teknologi terkait dengan pangan, obat-obatan maupun kosmetika. Seperti perkembangan dalam aspek penggunaan bahan maupun proses untuk produksi pangan, obat-obatan maupun kosmetika. Karena pangan dan obat-obatan, khususnya, merupakan bagian dari kebutuhan asasi manusia untuk gerak kehidupannya maupun kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

 

Hal-hal yang di masa silam tak terbayang akan dikonsumsi manusia, ternyata di masa kini telah menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindarkan. Sebagai contoh, penggunaan alkohol/etanol serta pemanfaatan plasma darah. Maka dalam lingkup Masail Fiqhiyyah Mu’ashiroh  ini, akan dibahas secara khusus dan rinci tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat-obatan, dan pemanfaatan plasma darah juga untuk bahan obat.

 

Agenda nasional ulama dan cendikiawan Muslim ini dilangsungkan di pesantren terkemuka di Banjarbaru Kalsel, yakni Pesantren Al-Falah. Perhelatan kegamaan yang sangat penting ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

 

Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., mengemukakan, “Kami merasa mendapat kehprmatan besar dengan kedatangan para ulama nasional di Bumi Pangeran Antasari yang kami pimpin, membahas masalah-masalah keagamaan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya. 

 

Kepala Daerah ini pun turun langsung menyambut hangat kedatangan para peserta di Bumi Lambung Mangkurat ini dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan, serta mengerahkan segenap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi Kalsel, untuk kesuksesan perhelatan besar ini. (Usm).


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia