Info Halal

BPOM Cabut Izin Edar Viostin DS Dan Enzyplex

Jakarta (5/2) – Menyikapi kebingungan masyarakat akan status kehalalan Viostin DS dan Enzyplex, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito menegaskan bahwa dalam kasus temuan DNA babi dalam Viostin DS dan Enzyplex, telah terjadi indikasi ketidakkonsistenan informasi data pre-market dengan hasil post-market. Artinya, data yang diterima oleh Badan POM tidak sesuai pada saat izin pendaftaran.

 

"Hasil dari pengujian pada pengawasan post-market menunjukkan postif DNA babi, sementara data yang diserahkan dan lulus evaluasi Badan POM RI pada saat pendaftaran produk menggunakan bahan baku bersumber sapi," katanya.

 

Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh BPOM, Senin (5/2/2018), di kantor BPOM, Jakarta. Hadir dalam konferensi tersebut Kepala BPOM Penny K. Lukito, Direktur LPPOM MUI Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

 

Dalam pengembangan kasus tersebut, dijelaskan Penny, Badan POM RI telah memberikan sanksi peringatan keras kepada PT Pharos Indonesia dan PT Mediafarma Laborateries dan memerintahkan untuk menarik kedua produk tersebut dari peredaran serta menghentikan proses produksi. "Badan POM RI telah mencabut nomor izin edar kedua produk tersebut," ungkapnya.

 

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., menegaskan bahwa produk obat Viostin DS dan Enzyplex, sampai saat ini belum mengajuan pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI. “Sehingga kedua produk belum bersertifikat halal MUI," kata  Lukmanul Hakim.

 

Lukmanul Hakim menambahkan, terkait dengan Viostin DS dan Enzyplex,  pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sudah sesuai dengan kewenangannya. Hasil tersebut kemudian dapat dipublikasikan kepada masyarakat untuk menjaga ketenangan.

 

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan bahwa kasus tersebut semakin menyadarkan semua pihak tentang perlunya penguatan terhadap pengawasan secara komprehensi dari hulu sampai hilir. Hal ini untuk memenuhi perlindungan konsumen, terlebih terkait penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). (FM/YS)

 


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia