Info Halal

Standar Halal LPPOM MUI Diadopsi BPJPH

Jakarta – Mengemban amanah untuk menenteramkan umat dari produk yang tidak jelas kehalalannya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bukan hanya melakukan pengkajian dan penelitian dalam proses sertifikasi halal. tetapi dalam kiprahnya yang lebih dari 29 tahun, lembaga umat yang dibentuk oleh MUI pada 06 Januari 1989 ini telah dan terus mengembangkan sistem sertifikasi halal serta sistem jaminan halal dengan segala perangkat terkait yang dibutuhkan. Demikian dikemukakan Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Sumunar Jati, dalam Seminar “Menuju 2019 Wajib Halal: Cukupkah Satu Tahun Mempersiapkan Sertifikasi Halal?” pada 24 Januari 2018 di Jakarta.

 

“Sistem Sertifikasi Halal yang dikembangkan oleh LPPOM MUI dilakukan guna memenuhi unsur Ainul Yaqin dan Haqqul Yaqin,” tuturnya.

 

Yakni, jelasnya lagi, bahwa secara material (Ainul Yaqin), produk yang dihasilkan harus benar-benar halal dan terjamin kehalalannya. Bebas dari kontaminasi bahan yang diharamkan, memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Sistem Jaminan Halal, paling tidak selama masa dua tahun berlakunya Sertifikat Halal. Sehingga dapat menenteramkan batin umat Muslim dalam mengkonsumsinya, karena sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Haqqul Yaqin), dengan ketetapan Fatwa Halal oleh para ulama yang memiliki otoritas di Komisi Fatwa MUI.

 

Customer Satisfaction

 

Selain itu, sistem sertifikasi halal yang disusun dan dikembangkan oleh LPPOM MUI juga dirancang agar secara Horizontal dapat memenuhi Customer Satisfaction (kepuasan pelanggan/umat) sebagaimana telah disebutkan, dan secara Vertikal supaya menjaga kepercayaan umat sesuai dengan kaidah syariah sekaligus juga sebagai wujud tanggung-jawab kepada Allah.

 

Sementara Hj. Siti Aminah, M.Pd.I., Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP JPH) menyatakan, “BP JPH berusaha mengimplementasikan amanat yang disebutkan di dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).”

 

Secara prinsip, ia menjelaskan lagi, UU ini memiliki asas perlindungan, mencakup tiga aspek. Yaitu melindungi masyarakat dengan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan secara domestik, melindungi pasar domestik kita dari serbuan produk impor yang tidak jelas kehalalannya, serta memiliki asas keadilan bagi semua pihak terkait hal ini.

 

“Dalam melindungi melindungi masyarakat dengan produk halal yang dijamin Undang-undang, BP JPH akan mengadopsi sistem jaminan halal yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh LPPOM MUI, disertai dengan pengembangan maupun penyempurnaan yang diperlukan,” ujarnya lagi.

 

Karena memang diakui, dalam kiprahnya selama hampir tiga dekade ini, LPPOM MUI telah terbukti mendapat kepercayaan luas dari masyarakat secara domestik maupun internasional, dalam upayanya menjamin kehalalan produk yang dibutuhkan dan dikonsumsi masyarakat.

 

Oleh karena itu, ia menambahkan, bagi pihak perusahaan tak perlu merasa khawatir dalam menghadapi ketentuan Mandatory Halal pada 2019 yang akan datang. Sebab, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BP JPH, sesuai ketentuan UU JPH, tidak banyak perubahan dari yang telah berlangsung selama ini. (Usm).

 

Standar Halal LPPOM MUI Diadopsi BP JPH

 

Jakarta – Mengemban amanah untuk menenteramkan umat dari produk yang tidak jelas kehalalannya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bukan hanya melakukan pengkajian dan penelitian dalam proses sertifikasi halal. tetapi dalam kiprahnya yang lebih dari 29 tahun, lembaga umat yang dibentuk oleh MUI pada 06 Januari 1989 ini telah dan terus mengembangkan sistem sertifikasi halal serta sistem jaminan halal dengan segala perangkat terkait yang dibutuhkan. Demikian dikemukakan Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Sumunar Jati, dalam Seminar “Menuju 2019 Wajib Halal: Cukupkah Satu Tahun Mempersiapkan Sertifikasi Halal?” pada 24 Januari 2018 di Jakarta.

 

“Sistem Sertifikasi Halal yang dikembangkan oleh LPPOM MUI dilakukan guna memenuhi unsur Ainul Yaqin dan Haqqul Yaqin,” tuturnya.

 

Yakni, jelasnya lagi, bahwa secara material (Ainul Yaqin), produk yang dihasilkan harus benar-benar halal dan terjamin kehalalannya. Bebas dari kontaminasi bahan yang diharamkan, memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Sistem Jaminan Halal, paling tidak selama masa dua tahun berlakunya Sertifikat Halal. Sehingga dapat menenteramkan batin umat Muslim dalam mengkonsumsinya, karena sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Haqqul Yaqin), dengan ketetapan Fatwa Halal oleh para ulama yang memiliki otoritas di Komisi Fatwa MUI.

 

Customer Satisfaction

 

Selain itu, sistem sertifikasi halal yang disusun dan dikembangkan oleh LPPOM MUI juga dirancang agar secara Horizontal dapat memenuhi Customer Satisfaction (kepuasan pelanggan/umat) sebagaimana telah disebutkan, dan secara Vertikal supaya menjaga kepercayaan umat sesuai dengan kaidah syariah sekaligus juga sebagai wujud tanggung-jawab kepada Allah.

 

Sementara Hj. Siti Aminah, M.Pd.I., Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP JPH) menyatakan, “BP JPH berusaha mengimplementasikan amanat yang disebutkan di dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).”

 

Secara prinsip, ia menjelaskan lagi, UU ini memiliki asas perlindungan, mencakup tiga aspek. Yaitu melindungi masyarakat dengan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan secara domestik, melindungi pasar domestik kita dari serbuan produk impor yang tidak jelas kehalalannya, serta memiliki asas keadilan bagi semua pihak terkait hal ini.

 

“Dalam melindungi melindungi masyarakat dengan produk halal yang dijamin Undang-undang, BP JPH akan mengadopsi sistem jaminan halal yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh LPPOM MUI, disertai dengan pengembangan maupun penyempurnaan yang diperlukan,” ujarnya lagi.

 

Karena memang diakui, dalam kiprahnya selama hampir tiga dekade ini, LPPOM MUI telah terbukti mendapat kepercayaan luas dari masyarakat secara domestik maupun internasional, dalam upayanya menjamin kehalalan produk yang dibutuhkan dan dikonsumsi masyarakat.

 

Oleh karena itu, ia menambahkan, bagi pihak perusahaan tak perlu merasa khawatir dalam menghadapi ketentuan Mandatory Halal pada 2019 yang akan datang. Sebab, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BP JPH, sesuai ketentuan UU JPH, tidak banyak perubahan dari yang telah berlangsung selama ini. (Usm).

 

 


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia