Info Halal

Rakorsus LPPOM MUI Menghadapi UU JPH

Bogor – Dari sisi hirarkhi dan tatanan hukum, implementasi Uvndang-undang membutuhkan berbagai rincian aplikatif yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan seterusnya. Demikian pula untuk implementasi Undang-undang undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Berbagai aturan pelaksanaannya tengah disusun serta dilakukan sinkronisasi oleh otoritas yang berwenang. Dan LPPOM MUI pun perlu melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan sehubungan dengan implementasi UU JPH tersebut. Demikian poin-poin yang dikemukakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., pada pembukaan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) LPPOM MUI, yang dilangsungkan pada 27-29 Nopember 2017 di Bogor. 
 
“Rakorsus ini diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja LPPOM MUI seluruh Indonesia, sehubungan dengan implementasi UU JPH oleh Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Produk Halal (JPH),” tuturnya kepada para pimpinan LPPOM MUI Propinsi seluruh Indonesia. 
 
Sementara Ketua Umum MUI, Prof.Dr.K.H. Ma’ruf Amin, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Drs.. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., mengemukakan,  sebagai pelopor sertifikasi produk halal di Indonesia, LPPOM MUI telah diakui eksistensinya, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Standar Halal HAS 23000 telah ditetapkan di Indonesia dan diadopsi oleh lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal luar negeri. Selain mengadopsi HAS 23000, lembaga sertifikasi halal luar negeri itu juga meminta pengakuan dari MUI. 
 
Di sisi lain, spirit lahirnya UU JPH dimaknai bahwa Negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Implikasinya, terjadi pembagian peran Pemerintah dan MUI dalam penjaminan produk halal. berkenaan dengan hal ini, BP JPH diberi mandat untuk menjalankan peran mengelola administrasi pemerintahan dalam bidang halal. Sedangkan MUI, sesuai UU JPH Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan c diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu, LPPOM MUI tetap menjalankan peran dalam melakukan pemeriksaan produk halal. 
 
Peluang dan tantangan jaminan produk halal di masa depan, makin besar. Karena sertifikasi halal, sesuai ketentuan Undang-undang, bersifat wajib. Semua produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, produk rekayasa genetika dan barang gunaan yang beredar di masyarakat haruslah halal. 
Bahkan kiprah yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI terus berkembang signifikan. Awalnya, sertifikasi halal itu hanya bergaung di dalam negeri. Namun sekarang telah menjadi tren kehidupan global. Mulanya, titik tujuan sertifikasi halal untuk menjamin produk halal, guna melindungi umat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Namun kini, bukan hanya sebagai perlindungan umat semata, jaminan produk halal juga telah menjadi aspek penting dalam ajang bisnis global. 
 
 
Logo Halal MUI Tetap Berlaku
 
Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF MUI): Prof.Dr.H. Hasanuddin AF, MA., mengemukakan pula, sesuai ketentuan UU JPH, penetapan fatwa produk halal merupakan otoritas MUI dengan Komisi Fatwa MUI. 
 
“Oleh karenanya, logo halal MUI seperti yang selama ini telah diterima luas oleh masyarakat, tetap berlaku, sebagai manifestasi bahwa ketetapan halal itu adalah dengan fatwa MUI,” ujarnya. 
 
Tentu sangat tidak elok, jelasnya lagi, kalau pada logo halal tidak mencantumkan identitas MUI, sementara penetapan fatwa oleh MUI. Hal ini sangat diperlukan juga, terutama guna menghindarkan kebingungan dan keresahan di kalangan umat yang selama ini telah meyakini kehalalan produk yang dikonsumsi dengan sertifikat halal MUI serta bukti logo halal MUI pada kemasan produk. (###)

 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia