Info Halal

LPPOM MUI Gelar Silaturahmi MUI Dengan Perusahaan Ber-SH MUI Di INDHEX 2017

Jakarta - Dalam Konstitusi, UUD 1945 mengamanatkan, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebagai implementasinya, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan  perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Ini merupakan ketentuan legal yang utama tentang aspek keagamaan, termasuk aspek halal di Indonesia. Demikian dikemukakan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag., dalam paparannya dalam acara “Silaturahmi dengan Perusahaan Bersertifikat Halal”, pada 16 November  2017, di Jakarta.

 

Secara spesifik, untuk kepastian hukum di Indonesia, ketentuan tentang aspek halal ini diatur dan dirincikan dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan sebagai implementasinya, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal  di Indonesia.

 

Lalu, “Dalam Undang-undang disebutkan secara tegas, MUI berperan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bersama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN),” tuturnya.

 

Apresiasi yang Tinggi kepada MUI

 

“Kami tentu memberikan apresiasi yang tinggi kepada MUI dengan LPPOM-nya yang telah melakukan proses sertifikasi halal dan perlindungan halal khususnya bagi umat Islam di Indonesia selama ini,” tambahnya lagi, seraya mengutip ungkapan dari sebuah pepatah Arab yang menyatakan (dengan makna), “Tetap ada kehormatan dan kemuliaan bagi yang memulai, sebagai pelopor. Walaupun kemudian nanti ada yang akan mengikuti dan mengembangkannya lebih lanjut”.

 

Sedangkan dalam paparan kilas balik sejarah yang panjang tentang sertifikasi halal di Indonesia, Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., mengemukakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan LPPOM-nya telah ikut terlibat dan berperan aktif dalam proses sertifikasi halal di Indonesia sejak lembaga umat ini didirikan pada tahun 1989, setelah kasus lemak babi yang membuat heboh secara nasional pada 1988.

 

Kerjasama Tiga Instansi

 

Kemudian, ia menuturkan, “Pada 1996 disahkan Undang-undang NOMOR 7 tentang Pangan yang menyebutkan secara eksplisit tentang ketentuan halal yang harus dicantumkan pada label pangan. Seiring dengan ketentuan halal itu, pada tahun yang sama (1996) diadakan kerjasama tiga instansi, yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI tentang aspek halal ini. Dan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang pencantuman label halal diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI.”

 

Dan seiring dengan pengesahan serta implementasi Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), ia pun menandaskan, “LPPOM MUI selalu siap untuk mengembangkan dan mengemban amanah-amanah terkait sertifikasi halal di Indonesia, sebagaimana aturan legal yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut.”

 

Sementara Dra. Meutia, Apt., Kasubdit Inspeksi Produk Berlabel Halal, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Badan POM RI mengemukakan, Produk pangan yang diproduksi sesuai dengan kaidah halal maka selain produk tersebut dijamin kehalalannya, ia juga memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, yang dalam ajaran Islam disebut aspek Thoyyib. Sehingga dalam proses sertifikasi pangan, Badan POM selalu bekerjasama dengan LPPOM MUI, dalam mengawal aspek thoyyib dan halal.

 

Logo Halal dari MUI Masih Berlaku

 

“Bahkan lebih lanjut lagi, pada 2013, Badan POM melakukan koordinasi dan membuat MOU lagi dengan LPPOM MUI terkait logo halal pada kemasan pangan. Yakni dengan mengikuti usulan tentang logo halal yang ditetapkan oleh MUI dengan LPPOM-nya. Dan ketentuan tentang logo halal ini masih berlaku sampai saat ini,” ujarnya menandaskan.

 

Dan kami mengharapkan, tambahnya pula, sejarah ini tidak akan diubah, meskipun telah ada Undang-undang tentang JPH dengan BP JPH. Bahkan diharapkan juga dapat lebih diperkuat lagi ke depannya.

 

Dalam sajiannya, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan antar Lembaga Gabungan Asosiasi Perusahaan makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Rachmat Hidayat, mengemukakan, memang kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal kini berada di tangan pemerintah. Namun peran MUI dan LPPOM MUI menurut kami, tetap sangat strategis, dengan kiprahnya sebagai pionir dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Apalagi MUI sebagai lembaga yang menetapkan fatwa tentang kehalalan produk yang disertifikasi halal. Juga sertifikasi auditor halal, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

 

Maka dengan paparan yang disajikan pada acara silaturahmi ini, berbagai perkembangan terkait sertifikasi halal dengan implementasi UU JPH dapat dipahami dengan jelas oleh kalangan dunia usaha. Sehingga investasi, terutama di industri pangan, obat-obatan dan kosmetika, tetap dapat berlanjut dengan legalitas halal yang jelas. (Usm).

 


 
Artikel Lainnya

© Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia